JAILOLO, Teluknews.com – Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama empat Dinas.
RDP pada, Rabu (16/7/2025) itu, untuk mengevaluasi pelaksaan anggaran daerah semester I tahun 2025 pada mitra kerja serta efektivitas serapan program dan rencana tindak lanjut pemerintah daerah yang melekat pada Dinas Pariwisata dan Olahraga, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Setda Halbar, Dinas Pertanian, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Ketua Komisi II DPRD Joko Ahadi, menyampaikan apresiasi kepada Bagian Kesra yang dinilai unggul dalam realisasi anggaran. Karena menurutnya, dari total pagu anggaran Rp27 miliar dalam satu tahun, Kesra mampu merealisasikan lebih dari Rp10miliar dalam setengah tahun anggaran.
“Ini bukan sekadar angka. Realisasi ini mencerminkan bahwa program Kesra benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di Halmahera Barat,”Ungkapnya.
Joko menilai sangat wajar jika serapan anggaran pada Bagian Kesra sangat tinggi karena kegiatan tepat sasaran dan berdampak langsung oleh masyarakat Halmahera Barat.
“Jadi pencapaian tersebut menjadi bahan penting yang akan dibawa Komisi II dalam pembahasan KUA-PPAS perubahan tahun ini,”ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini juga mengaku, Dinas Pariwisata dan Olahraga mampu mengelola dua sektor andalanya yakni Wisata Rapa pelangi dan Kawasan FTJ sehingga mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dari target yang diberikan tahun ini sebesar 750.000.000, namun dalam waktu enam bulan capaianya sudah 572.000.000 lebih. Sedangkan di areal FTJ dari target yang diberikan 50.000.000 namun dalam waktu enam bulan sudah mencapai 73.000 000 juta lebih,”Ujarnya.
“Pencapaian ini luar biasa. Pemerintah daerah harus memberi apresiasi nyata kepada dinas-dinas penghasil PAD seperti ini. Bentuknya bisa berupa tambahan hak atau tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka,”sambungnya.
Selain itu, Joko juga menyampaikan keprihatinan terhadap dua dinas yakni Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan. Meski dua sektor ini menjadi sandaran hidup mayoritas warga Halbar, namun alokasi anggaran yang diberikan justru sangat minim.
“Mirisnya, justru dinas yang menopang kehidupan ekonomi rakyat hanya diberi porsi anggaran kecil. Tak heran jika realisasi mereka pun rendah. Ini jelas bentuk ketimpangan yang harus segera dibenahi,”tegas Joko.
Untuk itu, lanjut Joko, Komisi II mendesak Pemerintah Daerah agar mengevaluasi keberpihakan anggaran, khususnya terhadap dua dinas yang menjadi ujung tombak ekonomi rakyat.
“Pertanian dan perikanan adalah denyut nadi ekonomi Halbar. Kalau anggarannya kecil, bagaimana masyarakat bisa tumbuh dan sejahtera? Kami minta Pemda segera lakukan koreksi serius,”tandasnya. (Red)
