MOROTAI,Teluknews.com-Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Achmad Hatari menilai lembaga DPRD Pulau Morotai telah dilecehkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai. Pernyataan Hatari ini buntut dari TAPD Morotai yang terkesan cuek dengan surat resmi yang diajukan DPRD untuk membahas APBD-P.
“Jadi DPR sudah menyurat dua kali kepada eskutif terkait materi persidangan anggaran tapi tidak dibahas, satu pelecehan kepada DPRD,”ucap Hatari saat berdialog dengan, Wakil Bupati Morotai, Asrun Padoma, anggota DPRD, pimpinan SKPD, Akademisi dan Mahasiswa Unipas Morotai yang berlangsung lantai dua, aula kantor DPRD Morotai, Selasa (27/10).
Menurutnya, DPRD dapat menggunakan hak panggilan paksa kepada Pemda. Jika sudah berulang-ulang kali menyurat ke Pemda untuk bahas anggaran, tapi tidak digubris.
Ketua DPW NasDem Maluku Utara (Malut) menegaskan, DPR bukanlah lawan politik Pemda, begitu sebaliknya. Tapi DPRD adalah mitra pemerintah untuk itu harus dibuktikan dalam praktek beranggaran.
“DPRD dipilih rakyat, pimpinan SKPD di pilih Bupati, memberikan kebijakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,”imbuhnya.
Kata dia, APBD adalah dokumen publik sehingga anggaran dalam APBD tersebut sepeserpun masyarakat harus mengetahuinya.”APBD adalah dokumen publik satu sen pun masyarakat harus tau,”timpalnya.(gk)
