JAILOLO, Teluknews.com – Keuangan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) kian tertekan. Pemerintah pusat resmi memangkas Dana Transfer ke Daerah tahun 2026 sebesar Rp203,9 miliar.
DPRD Halbar menilai kebijakan pusat ini akan menjadi beban dan pukulan berat karena ruang fiskal daerah sejak awal sudah terbatas.
Ketua DPRD Halbar, Ibnu Saud Kadim, mengatakan pemangkasan ini tidak hanya dialami Halbar, tetapi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi akibat fiskal negara yang sedang tidak sehat karena program prioritas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan anggaran sangat besar.
“Dari tahun 2025 yang jumlahnya lebih dari Rp900 triliun, pada 2026 tinggal sekitar Rp600 triliun. Di Maluku Utara semua daerah terkena pemangkasan, termasuk Halmahera Barat yang berkurang Rp203,9 miliar,” Ujar Ibnu saat diwawancarai di Kantor DPRD, Kamis (2/10/2025).
Politikus Demokrat ini menjelaskan, sejumlah program nasional seperti Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Danantara menyerap anggaran besar. Dampaknya, pemerintah pusat melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk transfer ke daerah.
Dengan kondisi tersebut, Ibnu mengaku sepakat dengan Bupati Halbar, James Uang, yang meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan. Menurutnya, langkah ini penting agar kekurangan anggaran bisa tertutupi meskipun tidak sepenuhnya.
“SKPD harus berekreasi, mencari sumber pendapatan supaya bisa menutupi, walaupun tidak semua, tapi sedikitnya bisa mengurangi kekurangan anggaran Halbar,” Tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Halbar, Yoram Uang, juga menyoroti dampak pemangkasan tersebut. Ia menyebutkan, hampir semua daerah di Maluku Utara mengalami hal yang sama.
“Untuk Halbar kurang lebih Rp203,9 miliar yang dipangkas. Begitu juga Kota Ternate sekitar Rp180 miliar lebih, Halmahera Utara Rp200 miliar lebih, Halmahera Tengah Rp400 miliar, dan untuk provinsi mungkin Rp900 miliar,” Ungkapnya.
Politikus Demokrat ini juga menilai, jika hanya mengandalkan transfer pusat, maka postur APBD bisa tersedot habis untuk membayar gaji pegawai.
“Dampaknya tentu akan berpengaruh terhadap visi-misi bupati dan wakil bupati,” Ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya strategi daerah dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus melobi anggaran pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), maupun Dana Alokasi Umum (DAU) Mandatori.
“Kalau kita tidak kreatif, maka program pembangunan di Halmahera Barat bisa mandek,” Tandasnya. (red)
