MOROTAI,Teluknews.com-Kondisi gedung kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai sangat memprihatinkan. Padahal bangunannya baru ditempati awal 2019 lalu.
Amatan media ini, Senin (19/10) atap gedung Kantor Bupati banyak yang bocor. Dimana dek atap lantai 4 bagian tengah banyak yang retak, para pegawai tak hentinya mengeluh dengan kondisi gedung, karena atap bocor saat musim hujan tiba.
Terdapat sekitar 6 ruangan tidak bisa difungsikan karena sering digenangi air saat musim hujan. Air tersebut masuk melalui atap gedung yang bocor. Pemda terus berupaya membenahi setiap ruangan, proses pekerjaan masih terus berlangsung.
Akibatnya, hampir enam OPD yang ruangan kantornya berada ditempat dibangunan bawah atap tengah gedung plafonnya sudah mulai rusak. Bahkan, Kamis (15/10) kemarin, plafon diruangan Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) secara tiba-tiba ambruk. Beruntung kejadian tersebut terjadi di saat jam istirahat, sehingga sebagain besar pegawai tidak berada di kantor, sehingga tidak ada satu pun pegawai yang terluka.
Namun semenjak kejadian tersebut, para pegawai sudah mulai takut berkantor. Karena atap tengah gedung Kantor Bupati ternyata sudah rusak parah. Bahkan terdapat lengkungan dibangian dek atap gedung yang membuat air tidak bisa mengalir keluar, sehingga masuk melalui sela-sela gedung yang retak.
Mirisnya lagi, sebagian dinding atap gedung bagian tengah kantor bupati lantai 4 sudah retak dan sangat berbahaya.”Ini kalau tidak secepatnya diperbaiki, terus kalau terjadi gempa atap ini bisa ambruk,” kata Masud salah satu tukang yang rencananya akan memperbaiki atap gedung tersebut.
Kata dia, atap kedung kantor bupati ini harus di bongkar semua, karena kondisinya sangat berbahaya.”Konstruksi bagunan ini di buat asal-asalan, dan campuran semennya banyak campuran pasir makanya tidak kuat, itu dindingnya banyak yang retak,”imbuhnya.
Sementara Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Pulau Morotai, Ramlan menjelaskan bahwa proyek tersebut dibangun sejak tahun 2014. Perusahan serta kontraktornya juga tidak diketahui karena dokumen kontraknya sudah tidak tahu dimana.
“Gedung ini kan awalnya dibangun untuk Kantor DPRD, jadi pengelolaannya melekat di DPRD. Kita Dinas PU hanya dipakai sebagai PPK untuk pengawasan saja. Sementara PPK-nya saat ini sudah tidak lagi di dinas. Nanti di tahun 2016 baru dialihkan ke kita. Jadi kontraknya juga kita sudah tidak tahu dimana,”tuturnya.
Lanjutnya, untuk proses perbaikannya, hari senin sudah dimulai.”Kemarin itu hujan jadi tukangnya tidak berani naik, tapi hari Senin sudah mulai kerja. Akan dibongkar semua atapnya ini karena sudah tidak laya. Kita perbaiki ulang,”terangnya.(gk)