TERNATE,Teluknews.com – Capaian Pajak Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mencapai nilai tertinggi di Maluku Utara (Malut).
Ini disampaikan Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara, Dr. Bambang Heriyanto ketika menggelar pertemuan High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Bella Ternate, Jumat, (21/3/2025).
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sherly Laos, Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba dan Bupati/Walikota se-Malut.
Kegitan tersebut mengusung tema“Penguatan Kemandirian Pangan untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Ekonomi Daerah”, dengan tujuan memperkuat strategi pengendalian inflasi serta mendorong percepatan digitalisasi transaksi daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan.
“Capaian penerimaan PAD dan retribusi melalui transaksi non-tunai di Maluku Utara menunjukkan variasi antar wilayah. Halsel mencatat capaian tertinggi sebesar 95 persen, disusul Halteng dan Pulau Taliabu dengan skor nilai 65 persen,”ungkap Kepala BI Malut, Dr. Bambang Heriyanto dalam pertemuan tersebut.
Bambang menambahkan, untuk Kota Ternate, Halbar dan Halut, capaian PAD nya masih dibawah 50 persen, sehingga masih memiliki potensi optimalisasi lebih lanjut, olehnya itu Bambang menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi daerah sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Dalam rapat koordinasi nasional TP2DD sebelumnya, Kemendagri telah menginstruksikan kepada kepala daerah untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai bagian dari percepatan digitalisasi keuangan daerah,”katanya.
Bambang menegaskan, kabupaten halsel dan halsel sudah mulai mengimplementasikan kebijakan digitalisasi transaksi daerah, sementara kabupaten/kota lainnya masih dalam tahap persiapan.
“Capaian kabupaten halsel menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan ini juga sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan. (red)
