JAILOLO,Teluknews.com – DPRD Halmahera Barat (Halbar) menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Malut bukan sebagai satu solusi untuk memutus mata rantai Corona Virus (Covid-19).
Ketua DPRD Halbar Charles Richard menyampaikan, jika pilihannya adalah PSBB, maka pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota akan diperhadapkan degan masalah pendanaan, karena pemerintah daerah harus menyiapkan semua logistik yang dibutuhkan masyarakat baik yang terdampak maupun yang tidak terdampak akibat bencana Covid_19 ini. Dalam hitungan minggu saja semua daerah di malut akan menghadapi masalah baru yang lebih parah dari virus corona, yakni kekurangan stock pangan lokal, dan sebagian besar masyarakat akan kehilangan pekerjaan sehingga pengangguran lokal akan bertambah.
”Efek dari kekuatiran saya ini akan berimbas pada tingginya tingkat stres warga atau panik sehingga berpeluang terjadinya kriminalitas di mana-mana. Olehnya itu, saya lebih memilih mengusulkan kepada pemerintah daerah utk menerapkan metode Penataan dan Pengendalian Aktivitas Sosial Kemasyarakatan (PPASK),”ungkap Richard ketika mengikuti diskusi Online Sidego Suara Rakyat Suara Covid-19 yang dipandu oleh pakar Ekonomi Dr. Mukhtar Adam, Senin (11/5) malam lalu.
Politisi PDI-Perjuangan Halbar ini menambahkan, PPASK diterapkan dengan metode menata dan mengendalikan tempat-tempat vital seperti pintu masuk pelabuhan dan bandara, pasar rakyat, toko-toko swalayan, rumah makan dan restoran agar tetap melaksakan protap kesehatan Covid_19 dengan tetap menjaga jarak, tersedianya fasilitas cuci tangan dan penyediaan disinfektan maupun handsanitezer, serta diawasi ketat oleh petugas dgn jumlah yg banyak sehingga mudah mengatur warga berurusan.
”Untuk bisa menerapkan PPASK sebagaimana yang saya usulkan, maka kita harus sepakat mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar saling koordinasi dan kompak bergotong royong agar melakukan revisi kebijakan fiskal daerah masing-masing,”katanya.
Untuk lebih difokuskan pada upaya penanganan pandemi Covid_19, stimulus percepatan penangan, termasuk memperbesar bantuan sosial baik dalam bentuk barang maupun uang harus dihitung dengan baik, sehingga kestabilan ekonomi local tetap terjaga.
”Jadikan APBD kita sebagi instrumen utama dalam menjaga kesenambungan ekonomi lokal, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik terutama upaya menyediakan fasilitas kesehatan kepada para dokter dan tenaga medis lainnya. Dan mereka para medis harus diberikan jaminan khusus sebagai bentuk penghargaan sebagai pahlawan Covid,”jelas Charles. (red)
