JAILOLO,Teluknews.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mulai menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Maluku Utara (Malut).
Tindaklanjut LHP BPK atas temuan tahun anggaran 2022, Pemkab Halbar melalui Inspektorat menggelar sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) terhadap delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi rekomendasi BPK untuk menyelesaikan temuan.
Sidang TP-TGR yang di pimpin langsung ketua Majelis Sekretaris Daerah (Sekda) Syahril Abdul Rajak, Rabu (27/9/2023), digelar di ruang rapat Inspektorat Halbar.
Ketua Majelis Sidang TP -TGR Syahril Abdul Rajak mengatakan Dalam pelaksanaan sidang Ini, untuk penyampaian permasalahan sesuai hasil Temuan BPK RI perwakilan Provinsi Maluku Utara ( Malut ) ke delapan SKPD.
“Delapan SKPD yang direkomendasikan BPK RI perwakilan Malut adalah Bagian Umum,Dinas Pendidikan,Dinas Pariwisata,Dinas kesehatan,Dinas PU,Dinas sosial,Dinas Perindag,Dan Dinas Perhubungan,”katanya.
Syahril menjelaskan sidang TP-TGR ini merupakan salah satu keseriusan pemerintah yang harus diselesaikan.”tidak bisa diutus atau wakilkan ini bukan rapat ,harus yang bersangkutan,”ucap Syahril.
Syahril bilang, Delapan SKPD yang mendapatkan rekomendasi BPK RI wajib mempertanggungjawabkan atas kesalahan administrasi dengan masa waktu yang ditentukan.
“Untuk masa pengembalian kerugian negara,delapan SKPD bervariasi ada yang satu bulan,tiga bulan dan juga ada yang sembilan bulan,”kata Syahril.
Syahril mengakui total pengembalian uang Negara di bawah Rp 50 juta, untuk lima SKPD yang mengikuti sidang TP-TGR hari ini dan Tiga SKPD dilanjutkan Minggu depan.
“Lima SKPD yaitu Bagian Umum,Dinas Pariwisata,Dinas sosial,Dinas Perindag,Dan Dinas Perhubungan di Bawah 50 Juta.Untuk Tiga SKPD Nilainya agak besar jadi dijadwal Minggu depan,”akuinya.
Sementara Kepala Inspektorat Halbar Martinus Djawa menyampaikan, tiga OPD yang belum hadir akan dijadwalkan pada minggu depan, tiga OPD diantaranya Dinas PUPR, Kesehatan, dan Pendidikan.
“Lima OPD yang sudah disidangkan temuannya itu kecil semua, ada 100 hingga 200 ribu, tapi itu kan masuk pada temuan BPK jadi harus melaksanakan sidang TP-TGR, dan mereka sudah siap mengembalikan,”pungkasnya.
Martinus juga membeberkan bahwa temuan yang nilainya sedikit besar adalah PUPR dan Kesehatan, namun yang paling menonjol itu di Dinas PUPR.
“Biasa langganan itu PUPR, dan kesehatan itu tidak seperti tahun – tahun sebelumnya dia sudah menurun dan Kesehatan biasanya ada Puskesmas jadi tidak masalah,”tandasnya. (bur)
