JAILOLO,Teluknews.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Irene Yusiana Putri Roba menggelar kegiatan reses di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).
Kegiatan reses yang digelar, Jumat (3/03/2023), Irene didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Halmahera Barat Danny Missi, serta anggota DPRD Halmaherat.
Kedatangan Irene bersama pengurus PDI Perjuangan disambut langsung Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhammad dan sejumlah pimpinan OPD di kantor bupati.
Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhamad dalam kesempatan itu menyatakan, agenda reses yang dilakukan oleh Irine Yusiana Roba Putri di kantor bupati halmahera barat baru pertama kali.
“Dalam reses ini tentu diharapakan aspirasi perwakilan masyarakat maupun curhatan pemerintah daerah ke Ibu Irine dapat diperhatikan. Karena daerah kami masih butuh sentuhan-sentuhan yang notabene harus ada campur tangan dari pusat,”ungkapnya.
Di hadapan Ibu Irine, mantan anggota DPRD Halmahera Barat ini menyapkan tentang postur APBD Halbar 2023 yang kian menurun, karena tidak mengalami perubahan yang signifikan, misalnya Dana Alokasi Umum (DAU) hanya berkisar Rp 475 miliar, kemudian DAK sekitar Rp 130 miliar, selain itu DBH mengalami penurunan bahkan dana insentif daerah juga menurun.
“Oleh karena itu, kami berharap kepada ibu Irine agar bisa membantu,”katanya.
Djufri juga mengakatakan, dirinya bersama Bupati James Uang memberikan apresiasi kepada Irine Yusiana Roba Putri karena sangat memperhatikan Halmahera Barat di bidang infastruktur maupun pendidikan.
“Sayaa juga meminta ibu iren memperhatikan daerah Halmahera Barat, karena Halmahera Barat masih sangat tertinggal untuk sarana pembangunan,”tandasnya.
Sementara Irine Yusiana Roba Putri mengatakan, PDI Perjuangan baru mengeluarkan hasil survei kebutuhan pembangunan di seluruh provinsi yang ada di indonesia dan Malaku Utara, khususnya Halmahera Barat dan kabupaten lain sangat membutuhkan pembangunan infastruktur.
“Jadi sudah tepat sekali saya datang membawa jajaran dari Balai ke Halmahera Barat. Saya ingin membuka forum ini agar bisa mendengar masukan dan aspirasi dari OPD dan perwakilan masyarakat, agar nanti jajaran dari Balai menjawab yang seril-rilnya bagaimana program nasional itu bisa hadir secara nyata di halmahera barat,”pungkasnya. (bur)
