Menu

Mode Gelap
Pemkab Halbar Keciprat Dana Transfer Rp768 Miliar Tekan Penyalagunaan Medsos, Diskominfo Halbar Gelar Sosialisasi Si Jago Mera Mengamuk, 5 Rumah Warga di Kepsul Hangus Terbakar Selundupkan 250 Botol Miras, ABK Kapal KM Rukun Abadi Diamankan Angota Polres Sula Wakili Bupati/Walikota Se-Malut, Fifian Sampaikan Komitemen Pertahankan Opini WTP

Politik · 21 Jan 2021 22:34 WIT ·

Dokumen DPTB Hilang, KPU Halbar Dinilai Buat Pelanggaran


 Dokumen DPTB Hilang, KPU Halbar Dinilai Buat Pelanggaran Perbesar

JAILOLO,Teluknews.com – Pembukaan 49 kotak suara oleh KPU Halmahera Barat (Halbar) beberapa waktu lalu menyisahkan masalah yang cukup serius.

Ini menyusul, dari 49 kotak suara yang dibuka oleh KPU dan diawasi Bawaslu maupun pihak Kepolisian, ada satu kotak suara tidak ditemukan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), padahal DPTB sendiri merupakan dokumen penting yang tidak boleh dianggap remeh.

“Masalah berat yang dianggap remeh oleh KPU Halbar dalam pembukaan kotak suara adalah dengan tidak menemukan satu dokumen yaitu DPTB di salah satu TPS,”ungkap dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, Dr. Abdul Aziz Hakim, SH., MH, kepada wartawan, Kamis (20/1/2021).

Dosen Hukum Tata Negara ini menjelaskan, dalam pandangannya, ini adalah bukti ketidak profesionalitas KPU Halbar dalam dalam proses penyelenggaraan Pilkada, karena DPTB yang dalam PKPU nomor. 18 tahun 2020 disebut form Model C. DPTB-KWK, Ini dokumen yang diatur dalam hukum kepemiluan sebagai satu perlindungan atas hak-hak demokrasi di wilayah halbar.

“Saya kira ini merupakan sebuah pelanggaran berat jika dilihat dalam konteks hukum administrasi, sebab diduga kuat ada unsur kesengajaan dari pihak penyelenggara untuk menghilangkan dokumen penting ini. Saya kira ini harus diusut tuntas dalam sidang di Mahkamah Konstitusi,”cetusnya.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Wilayah Maluku Utara (APHTN/HAN Malut) ini mendesak, MK untuk menjadikan peristiwa ini sebagai satu perbuatan ketidak profesionalitas penyelenggara Pemilu baik KPUD dan jajarannya dalam proses penyelenggaraan Pilkada. Konsepsi pemilih tambahan dalam konteks hukum pemilihan adalah sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan atas hilangnya hak-hak rakyat yang sering di kebiri oleh para penyelenggara Pemilu sendiri. Maka dengan adanya problem tersebut negara hadir untuk membuat hukum demi melindungi hak-hak pemilih sebagai hak politik yang merupakan hak asasi yang dilindungi konstitusi.

“Saya kira MK patut mempertimbangkan pelanggaran pelanggaran yang secara faktual terjadi dalam pembukaan kota suara yang langsung dihadiri oleh Bawaslu, pihak keamanan, saksi dan para pasangan calon,”

Disamping itu menurut Doktor jebolan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini, masalah ini juga dapat dijadikan bukti pelanggaran Kode Etik peyelenggara pemilu yang harus menjadi bahan atau bukti dalam proses persidangan di DKPP RI, jika memang ada laporan nantinya. Dirinya mengira soal hilangnya DPTB dalam pembukaan kotak suara di Kabupaten Halbar, bukan sekedar alasan lupa dan hanya terjadi disatu TPS, tetapi ini soal pertanggungjawaban integritas penyelenggara atas pelaksanaan Pilkada yang berintegritas sebagai sebuah standar Pemilu yang bermartbat sebagaimana amanah konstitusi.

“Saya bisa saja menduga bahwa jangan-jangan memang KPUD dan jajarannya tidak menggunakan DPTb dalam Pilkada di Halbar untuk menghilangkan dan/atau tidak mengikutsertakan warga negara yang sudah punya pilih melalui data tambahan. Agar dugaan-dugaan ini tidak terjadi maka patut diproses dalam persidangan di MK,”tandasnya. (bur)

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Dapat Penghargaan dari Kemendes PDTT, Pemda Kepsul Tuai Apresiasi

18 November 2022 - 19:24 WIT

Alia Henaulu Terpilih Nahkodai Srikandi PP Kepsul

18 November 2022 - 16:46 WIT

Bupati Halbar James Beri Sinyal JUJUR Jilid Dua

11 November 2022 - 11:47 WIT

Target 8 Kursi di Pileg, Danny Missi Kembali Bidik Kursi Bupati Halmahera Barat

21 Oktober 2022 - 07:47 WIT

Satu Peserta Seleksi Panwascam di Kepsul Diduga Mantan Caleg DPRD Malut 20l9, Ketua Bawaslu: Nanti Dicek Jika Ada Laporan Publik

19 Oktober 2022 - 21:11 WIT

Issu Rolling Pejabat Menguat, Ini Pernyataan Bupati Kepsul

14 Oktober 2022 - 09:36 WIT

Trending di Daerah