SOFIFI,Teluknews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kabupaten/kota se- Provinsi Maluku Utara. Rakor tersebut mengankat tema “Evaluasi Pembangunan Ekonomi dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan”.
Rakor yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur (Wagub) M. Al Yasin Ali di Red Corner Kota Ternate, Senin (9/01/2023) di hadiri Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsuddin A. Kadir, Ekonom Malut Mohtar Adam, Kepala BPS Malut, Wakil Bupati Taliabu, Wakil Bupati Sula, Sekda Halbar, Sekda Haltim, Sekkot Ternate, Sekretaris BPKAD Malut, serta perwakilan Kabupaten/kota se-Malut.
Wagub saat menyampaikan sambutannya menyatakan, dana transfer DBH merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
“Penyaluran DBH kata Wagub, berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan sebagaimana tertuang dalam pasal 23 UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah,”ungkapnya.
Dalam rakor tersebut, wagub menekankan enam poin penting yang harus dikoordimasikan diantaranya, PNBP sektor tambang yang dipungut kementerian ESDM, ketimpangan Dana Bagi Hasil tahun 2020-2022, Alokasi dan formula DBH tahun 2023, pengajuan keberatan atas PNBP dan DBH tahun 2020-2022 Prognosa Tahun 2023 dan pembahasan agenda pertemuan dengan Presiden dan pembahasan agenda pertemuan bersama DPR RI, Komisi XI dan komisi VII, dengan mengundang Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
“Untuk PNBP sektor tambang yang menjadi sektor unggulan Maluku Utara saat ini harus menjadi pembahasan penting, agar kita mendapatkan porsi sesuai dengan hasil SDA yang kita miliki,”tegas Wagub.
Wagub sendiri mengajak para akademisi untuk berkolaborasi mengihitung PNBP yang sesunggunya di terima malut, karena selama ini daerah tidak pernah menghitung, sehingga apa yang diberikan oleh pempus, daerah merasa cukup, padahal yang sebenarnya daerah penghasil harus menerima lebih besr.
“Kita harus menghitung secara baik, kemudian hasil hitungan kita sampaikan ke pempus agar DBH yang dibayar sesuai dengan hasil produksi pertambangan di daerah ini,”tandasnya.
Mantan Bupati Halteng dua periode ini menyatakan, pempus menetapkan maluku utara sebagai daerah yang memiliki tingkat ekonomi tertinggi, namun masih ada penduduk miskin, olehnya itu dirinya berharap kepada Bupati/walikota yang memiliki wilayah sumber pendapatan dibidang pertambangan agar penting menyiapkan data sumber pendapatan di sektor pertambangan.
“Saya percaya, melalui forum koordinasi ini kita akan dapat meminimalisir perbedaan antara sesama penyelenggara pemerintahan,”pungkasnya. (red)
