JAILOLO,Teluknews.com – DPRD Halmahera Barat (Halbar) memberikan dedline satu minggu kepada Bupati Halbar James Uang, untuk melakukan evaluasi kinerja Direktur RSUD Jailolo Novimaryana Drakel.
Dedline yang diberikan oleh DPRD Halbar ini, menyusul gabungan OKP menggelar aksi di kantor DPRD, menuntut agar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dan Direktur RSUD Jailolo dicopot. Selain itu, dari 7 fraksi, ada 4 fraksi yakni Golkar, Gerindra, Hanura dan Demokrat mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati James Uang untuk mengevaluasi kinerja direktur RSUD, sementara Frakai PDI Perjuangan, PKB dan Fraksi Gabungan hingga saat ini belum ada sikap.
“DPRD menunggu hasil evaluasi Bupati paling lambat satu minggu, apabila hasil evaluasi belum dikeluarkan oleh bupati, maka kami secara institusi akan kembali mengambil langka lain,”tegas anggota Fraksi Golkar Fandi Ibrahim usai melakukan hearing bersama massa aksi di kantor DPRD, Senin (20/02/2023).
Sekertaris Komisi III DPRD Halbar ini menyatakan, rekomendasi yang dikeluarkan itu mengingat ada beberapa pristiwa yakni meninggalnya Bayi di RSUD pada 15 Februari lalu, kemudian ada tuntunan masyarakat, aliansi mahasiswa dan pemuda yang menuntut agar direktur RSUD dicopot.
“DPRD sifatnya hanya melanjutkan apa yang menjadi keresahan masyarakat kepada bupati, untuk itu bupati jangan hanya tinggal diam dan harus memberikan respon cepat atas tuntutan masyarakat,”tandasnya.
Sementara itu Fraksi Demokrat Frangki Luang menjelaskan, pihak DPRD tidak punya kewenangan untuk melakukan pencopotan direktur RSUD dari jabatannya, karena DPRD hanya menjadi fungsi kontrol masyarakat dan juga Pemerintah Daerah.
“Secara kelembagaan kami merespon baik tuntutan sejumlah OKP, tetapi bukan kewenangan DPRD untuk melakukan pencopotan. DPRD hanya bisa mengeluarkan rekomendasi ke Bupati untuk melakukan evaluasi kinerja Dirut RSUD,”pungkasnya. (bur)
