Anggota DPRD Halmahera Selatan dari Fraksi NasDem Fadila Mahmud menyoroti sejumlah masalah yang belum ditangani pemerintah setempat.
Masalah-masalah yang diutarakan Fadila dalam rapat paripurna ke III masa persidangan IV dengan agenda peringatan HUT Kabupaten Halmahera Selatan ke 21 Tahun 2024 itu diantaranya persoalan air bersih, pendidikan, dan tingginya kasus cabul anak di bawah umur.
Menurut Fadila, tiga masalah ini bisa dibilang paling urgen yang harus dituntaskan. Namun, realitasnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan hingga saat ini belum membijaki secara maksimal.
Fadila mengatakan air bersih yang dikonsumsi masyarakat Bacan kualitasnya perlu perhatikan. Sebab air yang dikonsumsi masyarakat, baik untuk keperluan minum dan mandi sudah berwarna kecokelatan apabila turun hujan.
Srikandi NasDem ini meminta ada langkah antisipasi dari Pemkab Halmahera Selatan, khususnya PDAM.
“PDAM segera mencari solusi terkait kualitas air itu. Di wilayah Bacan sini mungkin sebagian besar masyarakat sudah merasakan. Setiap kali hujan, pasti air yang sumbernya dari PDAM (selalu) kecoklatan. Ini harus diperhatikan,” ucapnya, Sabtu malam, 8 Juni 2024.
Sementara masalah pendidikan, Pemkab Halmahera Selatan harus fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga guru. Termasuk pemerataan distribusi tenaga guru.
Pendistribusian tenaga pendidik harus merata dan tidak ada pemberlakuan khusus terhadap peningkatan pendidikan di setiap kecamatan tertentu.
“Supaya ada keadilan bagi wilayah-wilayah lainnya. Jangan hanya guru-guru itu banyak di tempatkan ibu kota (Kecamatan Bacan). Pemerintah daerah juga harus segera terapkan kurikulum berbasis lokal di setiap sekolah,” pintanya.
Politisi Makian-Kayoa ini mengisyaratkan agar pemerintah setempat lebih meningkatkan sosialisasi sebagai langkah pencegahan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Menurut Fadila, upaya preventif pemerintah membantu menekan angka kasus yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.
“Oraganisasi-organisasi yang bergerak di isu-isu perlindungan perempuan dan anak harus dilibatkan,” tandasnya.
Dinas Pemeberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) selaku lembaga teknis dan mitra kerja komisi I DPRD diharapkan tetap fokus dan tidak menyampingkan isu-isu perlindungan perempuan dan anak.
“Di Halmahera Selatan sudah ada kasus HIV, oleh karena itu DP3AKB diharapkan terus bersosialisasi. Pemerintah perlu perhatikan masalah-masalah lain, misalnya pangan dan pemenuhan infrastuktur penting lainnya. Kita inginkan di tahun ke 21 Halmahera Selatan ini menjadi evaluasi kinerja,” pungkasnya. (red)
