Menu

Mode Gelap
Pemkab Halbar Keciprat Dana Transfer Rp768 Miliar Tekan Penyalagunaan Medsos, Diskominfo Halbar Gelar Sosialisasi Si Jago Mera Mengamuk, 5 Rumah Warga di Kepsul Hangus Terbakar Selundupkan 250 Botol Miras, ABK Kapal KM Rukun Abadi Diamankan Angota Polres Sula Wakili Bupati/Walikota Se-Malut, Fifian Sampaikan Komitemen Pertahankan Opini WTP

Politik · 19 Nov 2020 12:26 WIT ·

FPD Demo PN Sanana, Ancam Lapor Hakim ke Komisi Yudisial Terkait Putusan Bebas Kasus Pengusiran Panwascam


 FPD Demo PN Sanana, Ancam Lapor Hakim ke Komisi Yudisial Terkait Putusan Bebas Kasus Pengusiran Panwascam Perbesar

SANANA, Teluknews.com- Putusan bebas terhadap kasus pengusiran Panwascam di Desa Capalulu dengan lima terdakwa tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 01 mendapat sorotan tajam dari Fron Pembela Demokrasi (FPD).

Mereka lantas melakukan aksi mempertanyakan putusan hakim tersebut, Kamis (19/11). Mereka menilai ada kejanggalan terhadap vonis bebas tersebut. Karena itu, mereka mengancam akan melaporkan hakim yang memutuskan perkara tersebut ke Komisi Yudisial (KY).

Koordinator Aksi, Umar Soamole dalam orasinya lantas mempertanyakan alasan hakim yang tidak mempertimbangkan barang bukti sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

“Saya meminta kepada majelis hakim, untuk menjelaskan, tentang keabsahan barang bukti dan alat bukti yang katanya itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” ungkapnya saat berorasi di depan Kantor Pengadilan Negeri Sanana, Kamis (19/11/2020).

Dia juga merasa heran dengan sikap hakim yang tidak mengakui panitia pengawas lapangan (PPL) sebagai penyelenggara pemilu. Dalam UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 33 tentang tugas dan tupoksi Panwascam itu suda jelas.

“Atau jangan-jangan para hakim sudah masuk angin, sebab sangat jelas amar putusan hakim tidak berdasar dan sangat keliru, serta berpihak kepada terdakwa,” ujarnya.

“Terkait dengan persoalan ini, kami akan mendesak Bawaslu Sula dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, serta Bawaslu RI untuk menindak langsung ke Komisi Yudisial,” tegasnya.

Sementara sala satu Humas Pengadilan M. Fadllulah mengatakan, setiap putusan itu tidak semuanya memuaskan semua pihak. Pasti ada yang tidak terima dengan putusan tersebut.

“Tadi yang ditanya adalah yang kemarin putusan bebas, jika tidak puas yaitu kasasi, karena biasanya kan upaya hukumnya adalah banding. Ketika ada pelanggaran kode etik atau yang lain itu kan ada Komisi Yudisial itu kan diajukan tersendiri,” katanya.

“Tadi kita suda memberikan penjelasan kepada massa aksi. Kita juga suda memberikan salinan putusan, sebab tadi banyak yang dari keterwakilan Panwascam di masing-masing Kecamatan,” tambahnya. (Themi)

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Intens Dorong Pemekaran Mangoli, Bupati Kepsul Temui Direktur Penataan Wilayah Kemendagri

2 September 2022 - 12:15 WIT

NasDem Sula Dorong Achmad Hatari Maju Pilgub 2024

24 Maret 2022 - 11:53 WIT

Peduli Warga Malut, Puan Maharani Salurkan Ribuan Paket Beras

14 Januari 2022 - 20:50 WIT

KPU Kepsul Resmi Tetapkan FAM-SAH Bupati dan Wabup Periode 2021-2026

22 Februari 2021 - 08:33 WIT

JUJUR Resmi Jadi Bupati dan Wabup Halbar Periode 2021-2026

20 Februari 2021 - 12:49 WIT

DPC Gerindra Halbar Matangkan Persiapan HUT Gerindra ke-13 Tahun

27 Januari 2021 - 23:40 WIT

Trending di Politik