HALSEL,Teluknews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diminta segera mengatasi kenaikan harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan Bahan Bakr Minyak (BBM) di wilayah Malut.
Permintaan itu disampaikan oleh Warga Desa Buli Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) kepada ketua DPRD Provinsi (Deprov) Malut Kuntu Daud saat melakukan reses di Desa Buli, Rabu (18/10/2023).
Menurut Kuntu, keluhan masyarakat sangat wajar, karena kenaikan Sembako dan BBM tidak dibarengi dengan kenaikan harga komoditi, sehingga warga merasa kesulitan, karena pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran.
”Kenaikan harga Sembako dan BBM ini secara nasional, namun pemprov tidak bisa tinggal diam, harus mencari solusi untuk mengatasi keluhan warga saat ini,”ungkap Kuntu kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).
Politisi PDI Perjuangan Malut ini menambahkan, berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan saat reses beragam, karena ada keluhan yang disampaikan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan ada juga kewenangan pemerintah provinsi, olehnya itu sebagai anggota DPRD yang merupakan perwakilan masyarakat dirinya tetap berupaya menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah.
”Pemerintah harus mencari skema mengatasi soal kenaikan sembako terutama beras, karena masalah seperti ini juga berisiko pada inflasi daerah,”katanya.
Kuntu menambahkan, selain masalah sembako, ada juga berbagai keluhan terkait rumah ibadah dan talud penahan ombak di daerah pesisir. Ini juga harus menjadi perhatian pemprov sehingga program yang disusun harus melihat kondisi ril yang terjadi di tengah masyarakat.
”Insa Allah apa yang menjadi keluhan masyarakat akan kita tampung kemudian menyampaikan kepada pemprov sehingga bisa dimasukkan dalam program daerah di tahun 2024 mendatang,”pungkasnya. (red)
