Gerakan Ultimatum Indonesia Desak Kejati Telusuri Pemotongan DAK di Dikbud Malut

- Jurnalis

Jumat, 11 Oktober 2024 - 18:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE, Teluknews – Gerakan Ultimatum Indonesia Maluku Utara desak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara agar mengusut dugaan pemotongan dana alokasi khusus atau DAK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara.

Menurut Gerakan Ultimatum Indonesia, penyelidikan ini guna mengungkap sangkaan potongan fee 15-25 persen oleh Dikbud Provinsi Maluku Utara. Koordinator Gerakan Ultimatum Indonesia, Riyanda Barmawi menyebut, Gerakan Ultimatum Indonesia menduga pemotongan dana dimaksud ada dugaan Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir ikut bermain.

“Kami menduga saudara atau Penjabat Gubernur Maluku Utara mengajukan sejumlah oknum tertentu untuk meminta fee sebesar 15 hingga 25 persen kepada rekanan dan kepala-kepala sekolah penerima DAK 2024 khusus fisik,” ujar Riyanda saat memberikan keterangan pers di Hotel Ayu Lestari, Jumat, 11 Oktober 2024.

Riyanda mengatakan total yang didapat dari pemotongan fee tersebut besarannya boleh dibilang fantastis. Menurut perhitugan, keuntungannya mencapai lebih dari Rp 44 miliar dari keseluruhan DAK 2024 yang dikelola Dikbud Maluku Utara sebesar Rp 179 miliar.

Baca Juga :  Kasus Narkoba di Halmahera Barat Kian Marak, Polres Tingkatkan Penyuluhan

“25 persen itu kurang lebih di angka Rp 44 miliar sekian. Kami tidak tahu uang Rp 44 miliar ini peruntukkannya untuk apa, dan siapa yang bagian menagih atau mengambil (mengumpulkan) fee di sejumlah orang di lingkaran Dikbud Maluku Utara,” sebutnya.

Abdul Kadir Bubu mengatakan dugaan pemotongan DAK yang dimaksudkan Gerakan Ultimatum Indonesia benar adanya. Dosen Hukum Tata Negara Ukhair Ternate ini mengemukakan, pemotongan dilakukan sebelum proyek swakelola dikerjakan.

“Pemotongan 15 sampai 25 persen ada dugaan ke sana itu benar, dan dugaan itu dilakukan saat ini oleh oknum-oknum di Dikbud Maluku Utara,” kata Dade, begitu Abdul Kadir Bubu akrab disapa.

Baca Juga :  Masyarakat Diminta Tidak Ambil Tindakan Gegabah Jika Ada Isu yang Merugikan Bakal Calon Tertentu, Kapolres Sula: Perhatikan Baik Buruknya Sebelum Melangkah

Dade menyebut indikasi pemotongan DAK ini sudah seharusnya ditangani Kejati Maluku Utara. Untuk mengungkap dugaan ini, rekanan dan para kepala-kepala sekolah selaku pelaksana proyek DAK swakelola dipanggil dan dimintai keterangan perihal pemotongan dimaksud.

“Saya dan tim ini, Gerakan Ultimatum Indonesia Maluku Utara desak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar supaya segera memanggil rekanan dan para kepala-kepala sekolah sebagai pelaksana proyek DAK. Sederhana saja untuk mengungkapnya, tinggal jaksa dan BPK panggil memintai mereka keterangan apakah ada potongan sekian-sekian atau tidak. Pasti itu terungkap,” jelasnya.

Dade menambahkan, jika dugaan pemotongan jatah ini tidak segera ditangani, rekanan maupun kepala-kepala sekolah penerima DAK sudah pasti menjadi korban. “Proyek pasti mangkrak karena terlalu banyak potongan,” ujarnya. (red)

Berita Terkait

Temukan 33 Pelanggaran, Masyarakat Kepulauan Sula Diminta Tertib Lalulintas
Praktisi Sebut KPK Perlu Periksa Mantan Ketua Komisi III DPRD Malut
Polres Ternate Tangkap Dua Mahasiswa Pelaku Aborsi
Polisi Tetapkan Dua Tersangka Kasus Pembakaran Rumah Warga di Desa Soamole
TEGAS! Wakapolda Maluku Utara Mewanti Anggotanya dan Sampaikan Arahan Penting saat Lakukan Kunjungan Kerja di Polres Sula
Penjabat Gubernur Maluku Utara Masuk Daftar Penyuap AGK
KPK Periksa Nirwan dan Pj Bupati Morotai
Kapolres Sula Beberkan Skenario Pengamanan Pilkada saat Buka Kegiatan Sispamkota, Tegaskan Semua Pihak Perkuat Koordinasi

Berita Terkait

Jumat, 1 November 2024 - 12:01 WIB

Kisah Inspiratif Mama Cahya Gagas UMKM di Kawasi, Punya Penghasilan Besar Sejak Dibina oleh CSR HaritaNickel

Rabu, 30 Oktober 2024 - 13:12 WIB

Inspektorat Halbar Gelar Pendampingan Penyusunan Dokumen SPIP Bersama OPD

Minggu, 27 Oktober 2024 - 20:47 WIB

Sukses Gelar Konfercab III, Ini Pesan Sahbuddin Lumbessy Setelah GP Ansor Kepsul Vakum Tiga Tahun Terakhir

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 08:32 WIB

Masuk Daftar Utang, Biro Kesra Hitung Kembali Progres Proyek Masjid Desa Panamboang

Jumat, 25 Oktober 2024 - 11:40 WIB

Melalui Binaan CSR Harita Nikel, UMKM “Horiwo Kawasi” Berkembang Pesat, Suryani : Pendapatan Tahun Ini Capai Rp500 Juta

Kamis, 24 Oktober 2024 - 18:51 WIB

Sebanyak 67 Calon P3K Kemenag Halbar Bersiap Ikut Seleksi

Kamis, 24 Oktober 2024 - 13:06 WIB

Aliansi GMKI dan GMNI Gelar Aksi Damai Pilkada Halmahera Barat

Kamis, 17 Oktober 2024 - 17:55 WIB

Bawaslu Kepulauan Sula Hentikan Laporan Dugaan Oknum PNS Tertangkap Kamera saat Kampanye HT-Manis di Desa Fukweu

Berita Terbaru

Politik

Tokoh Muda Makayoa Komitmen Menangkan Paslon Bassam-Helmi

Senin, 4 Nov 2024 - 11:30 WIB

Politik

Bawaslu Diminta Proses Dua Oknum ASN Terlibat Politik

Kamis, 31 Okt 2024 - 12:25 WIB