JAILOLO,Teluknews.com – Bupati Kabupaten Halmahera Barat, James Uang melatang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak keluar daerah selama tim Badan Pmeriksa Keuangan (BPK) Malut melakukan audit.
Ini disampaikan Bupati James usai menggelar rapat bersama BPK dan pimpinan OPD diruang Aula Baekole Kantor Bupati, Senin (6/2/2023).
“Selama 40 hari tim BPK berada di Halmahera Barat melakukan tugas pemeriksaan di setiap OPD, olehnya itu pimpinan OPD tidak bisa keluar daerah,”tegas Bupati.
Politisi Partai Demokrat meminta, seluruh OPD proaktif dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, sehigga ketika ada hal-hal yang mungkin saja terjadi dalam masalah temuan atas pemeriksaan BPK agar bisa di selesaikan.
“Saya tegaskan OPD dan Bendahara harus proaktif dan serius dengan pemeriksaan ini,”tandasnya.
Mantan Anggota DPRD Halmahera Barat ini mengaku, Pemerintah Daerah Halmahera Barat sejauh ini telah merai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut-turut. Untuk itu Bupati berharap di tahun ini dapat meraih kembali raih WTP tahun 2022.
“Target kita pemda Halmahera Bart kembali meraih WTP tahun 2022. Jadi OPD harus serius dan tidak meninggal tugas selama 40 hari selama pemeriksaan BPK,”tukasnya.(bur)
