JAILOLO,Teluknews.com – Komentar Koordinator Wilayah (Korwil) Program Keluarga Harapan (PKH) Maluku Utara (Malut) Rudy Rasabessy di beberapa media online, terkesan politis.
Menurut Juru Bicara (Jubis) Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, Danny Missy-Imran Lolori (DAMAI) Ashari Do Yasin, kepada sejumlah wartawan menyampaikan, video kampanye paslon DAMAI yang dibantah oleh Korwil PKH Malut, terkait jumlah penerima PKH di halbar adalah sebuah karangan yang tak berdasar, karena setiap kampanye yang dilakukan oleh Danny Missy,penyampaiannya berdasarkan sumber data dari instansi terkait, jadi jika Korwil PKH merasa keberatan dengan data yang disampaikan oleh Danny Missy, silahkan datangi dinas terkait, bukan membuat opini liar lewat media.
“Memang benar program tersebut adalah program Kemensos, tapi pak Danny selaku kepala daerah yang punya hubungan baik dengan pak mentri juga mengambil kesempatan untuk melakukan koordinasi dengan kementrian, sehingga jika penerima PKH di halbar meningkat ya secara tidak langsung kita semua bersukur, karena pempus masih berikan perhatian serius untuk daerah ini,”ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris PAN Halbar ini menambahkan, pernyataan Korwil terkait tidak ada upaya lobi-lobi seperti program BSB, pun kiranya perlu diluruskan. Istilah lobi-lobi ini tidak bisa diartikan secara serampangan. Yang jelas, Danny yang saat ini masih aktif sebagai bupati pada saat kampanye, hanya menyampaikan perihal hubungan baik dengan menteri dan ada pembicaraan terkait kecilnya jumlah penerima bantuan yang dikelola oleh Kemensos. Namun apakah pembicaraan tersebut kemudian terealisasi ataukah tidak, itu bukanlah masalah. Faktanya sekarang terbukti kan, ada penambahan jumlah penerima program dari Kemensos ataukah tidak.
“Pak Danny juga kan tidak menepuk dada, bahwa segala sesuatu yang ada sekarang adalah murni upaya Bupati seorang. Apapun yang baik bagi daerah ini, semuanya adalah upaya dan kerja keras masyarakat, privat sektor dan pemerintah daerah. Itu fakta, jangan di balik-balik,”cetusnya.
Danny Missy, kata Ashari, sangat memahami soal sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sebab membangun jejaring dengan menjalin komunikasi yang baik, itu bagus dan dimungkinkan dalam diplomasi. Begitu pula dengan petugas PKH. Sekalipun jumlah penerima bantuan program tersebut merupakan kewenangan Kemensos yang diajukan oleh PKH di daerah, namun apa salahnya Bupati kemudian membantu mengkomunikasikan dengan menteri.
“Kemudian saya ingin tegaskan ke pak Korwil PKH Malut, sebaiknya sebelum berkomentar agar melakukan verifikasi dulu sumber data yang dipakai, seperti video yang beredar baru-baru ini. Bupati tidak pernah menyampaikan bahwa jumlah PKH di tahun 2017 sebanyak 300 KPM, sebagaimana yang dituduhkan oleh Korwil Malut. Jadi kira-kira informasi tersebut bersumber dari mana? Jangan-jangan di setiap kampanye Pak Dany dan Imran, ada tim PKH yang membuntuti ya,”tandasnya.
Untuk itu lanjut Ashari, Korwil jangan mengarang dan membuat suatu keterangan yang tidak argumentatif.
“Saya mencium ada aroma politis yang sengaja di endorse untuk menjatuhkan elektabilitas pasangan DAMAI. Pesan saya, kan ada tim PKH di Kabupaten Halbar, ayolah bangun koordinasi sekaligus klarifikasi terkait informasi yang dianggap melenceng. Atau jika di rasa tak efektif, ya dilaporkan saja ke pihak Bawaslu,”pungkasnya. (red)
