SOFIFI, Teluknews – Kepala BPKAD Ahmad Purbaya dan Kepala DKP Abdullah Assagaf masuk daftar reshuffle. Nama keduanya mengemuka karena menjabat lebih dari dua tahun dan dinilai layak diganti.
Pejabat-pejabat lama lainnya yang muncul dan masuk list evaluasi diantaranya Kepala DLH Maluku Utara Fachruddin Tukoyoba Kepala DKP Abdullah Assagaf, Kepala Dinas Kesehatan Idhar Sidi Umar, Kepala Dinas Kehutanan M. Syukur Lila, Kepala BPKAD Ahmad Purbaya, dan pejabat muka lama lainnya.
Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir mengatakan, evaluasi dan uji kompetensi (ukom) rencananya dilaksanakan Agustus ini. Evaluasi dan ukom berlaku bagi seluruh pimpinan OPD.
“Agenda ini segera dilakukan setelah ketua pantia seleksi yang dipercayakan, Husen Alting, usai tahapan seleksi terbukan di Kabupaten Pulau Morotai selesai. Paling lambat di atas 25 Agustus ini mulai jalan,” ujar Samsuddin saat ditemui usai Upacara HUT RI ke 79 di kediaman dinasnya di Sofifi, Sabtu kemarin.
Samsuddin mengungkapkan ada peluang terjadi pergeseran posisi, terutama pada OPD yang dijabat pelaksana tugas atau plt.
“Yang ada Plt itu baru dilakukan seleksi terbuka setelahnya (evaluasi dan ukom). Yang (pejabat) lama-lama pasti digeser,” tandasnya.
Meski begitu, Samsuddin sepenuhnya menyerahkan hasil evaluasi dan ukom ke panitia seleksi terbuka untuk melihat segala ketentuan dan aturan.
Samsuddin menjelaskan, dilakukannya uji kompetensi guna meng-update kembali kemampuan para kepala-kepala dinas. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah masih kompeten ataukah sudah mengalami penurunan kapasitas.
Termasuk mengevaluasi atau mereview kinerja kepala dinas selama menjabat. Program kepala dinas yang dianggap banyak meninggalkan permasalahan menjadi catatan penting dan pertimbangan digeser atau tidak.
Salah satunya program OPD yang menyisahkan beban utang Pemprov itu juga menjadi catatan penting untuk dievaluasi.
“Evaluasi lebih mengarah kepada kinerja-kinerja yang dicapai. Apakah kinerja itu masih patut dianggap meneruskan ataukah patut untuk digeser itu diserahkan ke pansel. Kita membentuk pansel inikan untuk membantu gubernur mengetahui hal-hal seperti itu. Jadi catatannya dari pansel lalu memberikan ke gubernur untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Tanggapan Praktisi
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate, Abdul Kadir Bubu menyarankan agar Penjabat Gubernur Samsuddin mengevaluasi terhadap para pejabat wajah lama.
Menurut Dade, sapaan akrab Abdul Kadir Bubu, kepala OPD yang menjabat sudah lebih dari dua tahun sangat penting dievaluasi.
“Mereka banyak menimbulkan masalah akhir-akhir ini seperti Kepala DLH Fachruddin Tukoyoba, Kepala DKP Abdullah Assagaf dan Kepala BPKAD Ahmad Purbaya. Mereka ini sangat layak dievaluasi dan memang sudah saatnya (diganti). Terlalu lama mereka di situ,” ucapnya.
Dade mendukung langkah Samsuddin menjadikan program kepala dinas sebagai catatan penting dan pertimbangan. Menurutnya, program dinas kelautan dan perikanan (DKP) masuk kategori layak reshuffle.
“Program-program di DKP inikan muncul berbagai dugaan. Misalnya pembangunan tambak udang vaname di Halmahera Selatan dan Halmahera Barat, manfaatnya tidak dirasakan masyarakat, bahkan justru berujung ke ranah hukum. Di dinas lingkungan hidup dan BPKAD juga demikian. Pembayaran utang juga sampai skarang terkatung-katung,” ujarnya. (red)
