TERNATE, Teluknews – Alokasi anggaran perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan menyentuh angka yang cukup besar. Total pengeluaran biaya operasional birokrasi tersebut sebesar Rp 55,382 miliar.
Pembiayaan puluhan miliar sepanjang tahun 2024 yang bersumber dari APBD Tidore Kepulauan 2024 itu untuk membiayai perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas biasa dalam daerah maupun perjalanan dinas biasa luar daerah. Ongkos perjalanan dinas ini di dalamnya termasuk biaya koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan monitoring.
Sekretaris Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Ternate, Azis Abubakar mengatakan fantastisnya biaya “keluyuran” tersebut untuk mendanai perjalanan dinas biasa atau kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah Tidore. Termasuk Sekda Tidore Kepulauan, para anggota dewan dan OPD.
Dari instansi di lingkup Pemkot Tidore yang menganggarkan atau memliki pagu anggaran perjalanan dinas, Sekretariat DPRD Tidore paling fantastis, yaitu Rp 15.702.383.600,00 dengan empat kali perjalanan dinas biasa. Disusul teratas kedua Sekretariat Daerah sebesar Rp 13.074.124.000,00.
Kemudian Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Rp 2,888 miliar, BPKAD Rp 2,868 miliar, Inspektorat Rp 2,526 miliar, Dinas Pendidikan Rp 1,999 miliar, BKDPSDM Rp 1,950 miliar, Dinas Lingkungan Hidup Rp 1,914 miliar, dan DPMD Rp 1,747 miliar. OPD lainnya ialah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp 1,465 miliar, BPBD Rp 1,122 miliar, Dinas Pertanian Rp 998,248 juta, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Rp 918,954 juta, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Rp 976,239 juta, Dinas Sosial Rp 944,137 juta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 856,019 juta, Diskomsandi dan Statistik Rp 815,799 juta, Disdukcapil Rp 808,902 juta, PUPR Rp 712,232 juta, Satpol Pamong Praja Rp 636,420 jut, dan ULP Rp 453,913 juta.
Menurut Azis, ongkos jalan-jalan Pemkot dan DPRD Tikep Capai Rp55,382 miliar tersebut sama sekali tidak memberi manfaat. Pengeluaran ongkos birokrasi ini dibilang lebih bermanfaat apabila diperuntukkan menangani persoalan-persoalan dasar masyarakat, mengatasi kemiskinan misalnya.
“BPS Tidore mencatat pada tahun 2023 garis kemiskinan naik menjadi 540.752 dan persentase kemiskinan naik dari 5,99 persen menjadi 6,35 persen. Belum lagi masalah seperti penduduk yang melek huruf yang dicatat Badan Pusat Statistik Tidore. Problem-problem ini perlu ditangani, dari pada menganggarkan keperluan perjalanan dinas yang ouputnya belum tentu dinikmati masyarakat,” kata Azis, Selasa, 18 Juni 2024.
Penjelasan serupa disampaikan Direktur Lembaga Mitra Publik Provinsi Maluku Utara Yuslan Gani. Menurut Yuslan, penyelenggaraan APBD Kota Tidore masih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan non manfaat. Pemborosan anggaran untuk perjalanan dinas, rapat dan biaya lembur ini merupakan model penganggaran yang lebih mementingkan belanjan operasional dibandingkan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Dalam satu tahun penganggaran Sekda Tidore melakukan lebih dari 140 perjalanan dinas. Coba kalau doi Rp 15 lebih untuk sekda pe biaya perjalanan dinas itu bangun talud di Oba, pasti lebih bermanfaat. Di Oba sana tiap kali hujan pasti banjir dan longsor, harusnya ada mitigasi bukan malah kase kaluar doi yang notabenenya tidak ada manfaat,” ujarnya.
Yuslan menyebut Sekda Kota Tidore selaku ketua TPAD dan DPRD mestinya mengontrol setiap efisiensi penganggaran. Namun anehnya, kata Yuslan, DPRD khususnya badan anggaran (banggar DPRD) justru menjadi pemain utama pemberi ongkos jalan-jalan bagi pemerintah.
“Perjalanan dinas yang melekat di Sekwan untuk empat kali perjalanan dinas biasa saja Rp 15,702 miliar. Ongkos jalan-jalan pemkot dan DPRD saja sebesar itu, Gelontoran ini tentu dalam tanda petik sangat boros,” terangnya. (red)
