MOROTAI,Teluknews.com-Pengadaan 200 unit Becak Motor (Bentor) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Satgas Lapangan Kerja berbuntut panjang.
Ini menyusul, puluhan Bentor mogok beroprasi dan menggelar unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap Pemda yang menyediakan ratusan Bentor untuk dikridit.
Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagai payung organisasi Bentor berlindung, juga terang-terangan menolak keberadaan ratusan unit Bentor dari Pemda ini.
“Kita secara tegas menolak pengadaan Bentor dan harus dihentikan, “ucap Ketua Organda, Irfan Hi Aburahman saat hearing dengan DPRD, Dinas Perhubungan dan puluhan supir Bentor yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Fahri Hairuddin, Senin (10/08).
Alasan pihaknya menolak pengadaan ratusan unit Bentor ini, karena Pemda tidak melakukan pengkajian mengenai keberadaan Bentor ini. Bahkan persoalan ini tidak pernah dikoordinasikan dengan pihak Organda.
“Seharusnya yang Pemda lakukan mengatur regulasi mengenai Bentor yang ada, bukan pengadaan Bentor, “sesal Irfan.
Menurutnya, apa yang dilakukan Pemda dengan penyediakan ratusan Bentor tidak menyelesaikan masalah, melainkan hanya menambah masalah. Bahkan persoalan ini pihaknya sudah menyurat secara resmi ke Bupati.
“Orang Hepy ko diganggu, “sindir Irfan.
Sementara Ketua Bentor Morotai, Marten Djaguna juga senada dengan Irfan. Dirinya juga ikut sesalkan sikap Pemda yang menyediakan ratusan unit Bentor tanpa dikoordinasikan dengan mereka.
“Jika masuk ke rumah kami, tanpa diberitahukan kami pasti kami tersinggung,”timpalnya.
Pengadaan ratusan unit Bentor oleh Pemda ini perlu dipertimbangkan, sebab meskipun sudah duluan telah dikoordinasikan dengan mereka, belum tentu mereka menyetujuinya.
“Kami hari-hari disitu, jadi jangan bikin kacau, kami tegas menolak pengadaan 200 Bentor, “tuturnya.
Ketua Komisi I DPRD, Zainal Karim juga sesalkan sikap Satgas Lapangan Kerja yang menyediakan Bentor tanpa koordinasikan dengan pihak Organda.
“Besok Ketua tim Satgas Lapangan Kerja harus diundang untuk menjelaskan soal pengadaan Bentor ini,”harapnya.
Wakil Ketua II, Fahri Hairudin yang pemimpin hearing tersebut menyetujui permintaan Organda yang meminta pengadaan Bentor untuk sementara dihentikan.
“Untuk sementara dihentikan, harus ada kajian khusus berapa bentor yang dibutuhkan, “terangnya dengan menutup hearing.(gk)
