JAILOLO,Teluknews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Halmahera Barat (Halbar), diminta segera dilakukan penyelidikan dugaan kasus penyalagunaan anggaran Dana Desa (DD) Moiso, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halbar.
Permintaan warga desa Moiso itu disampaikan saat melakukan aksi pemalangan kantor Desa Moiso pada Jumat (30/4/2021). Aksi pemalangan ini dilakukan lantaran Kepala Desa dinilai tidak terbuka dengan pengelolan Dana Desa (DD) tahun 2017 hingga 2020.
“Aksi palang kantor desa dilakukan warga, karena kecewa dengan pak Kades yang tidak transparan soal pengelolaan anggaran DD,”ungkap Ketua Pemuda Desa Moiso, Sahlan Kader, ketika ditemui di kantor Desa.
Sahlan menjelaskan, ada empat item kegiatan yang diduga anggaranya telah diselewengkan, karena hingga saat ini Kades tidak mampu menjelaskan anggaran empat item pekerjaan tersebut.
“Empat item pekerjaan yang anggaranya hingga saat ini tidak jelas keberadaanya adalah pembangunan sarana Masjid dengan anggaran sebesar Rp. 12.750.000 tahun 2017 tidak terealisasi. Kemudian pembangunan saluran dranise tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp. 256.960.000, dikerjakan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dalam RAB tersebut pekerjaannya 500 meter namun kenyataannya dilapangan dikerjakan hanya 400 meter. Selain itu, penguatan kelembagaan PKK dengan anggaran Rp.12,925,000 tidak terealisasi dan pengadaan obat rumput dengan anggaran Rp.82.200.000 pada tahun 2020 sampai sekarang tidak terealisasi padahal anggarannya sudah dicairkan pada bulan November 2020,”cetusnya.
Atas dugaan penyalagunaan anggaran DD yang diduga dilakukan oleh Kades, Sahlan mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk bisa turun melihat persoalan di Desa Moiso.
“Kami butuh kejelasan anggaran DD, olehnya itu, mewakili masyarakat kami meminta Bupati, Kepala Kejaksaan, Kapolres, Ketua dan anggota DPRD Halbar agar segera turun melakukan pemeriksaan keuangan di desa Moiso, jika perlu harus digiring ke ranah hukum,”pungkasnya.
Terpisah Kepala Desa Moiso, Idris Gula saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya membantah adanya indikasi penyelewengan anggaran desa tersebut.
Ia menjelaskan soal pengadaan obat rumput di tahun ini katanya sebagian barangnya sudah tiba di Ternate sebanyak 250 botol obat, yang di datangkan langsung oleh supplier.
“Jadi sebagian barangnya sudah ada di Ternate, sisanya tanggal 10 baru supplier selesaikan karena sudah ada surat pernyataan dari yang bersangkutan ke saya, semisalnya kalau lewat tanggal 10 dan 11 maka dia (supplier) siap kmbalikan dana belanjanya ke saya, tetapi saya akan segera ke Ternate untuk suruh dia (supplier) antar yang ada dulu,”singkatnya. (bur)
