JAILOLO,Teluknews.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Barat, telah menetapkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sebesar Rp. 49 miliar.
Penetapan ini dilakukan setelah rapat koordinasi persiapan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dipimpin Asisten III Deni Kasim dan hadiri Kepala Kesbangpol Asnath Sowo, Plt. Kepala BPKAD Sonya Mail, Kabag Hukum, Komisioner KPU dan Bawaslu. Anggaran Pilkada yang ditetapkan kurang lebih Rp. 49 miliar itu terdiri dari anggaran KPU Rp35 miliar, Bawaslu Rp10 miliar dan TNI/Polri Rp4 miliar.
“Rakor ini bertujuan untuk membahas kesiapan terkait pendatanganan NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Jadi dalam waktu dekat penandatangan NPHD segera dilakukan,”ungkap Kepla Kesbangpol Asnath Sowo, Rabu (1/11/2023).
Asnath menjelaskan, penandatanganan NPHD ini dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
“Untuk dana Pilkada di KPU itu kurang lebih Rp.35 miliar dan Bawaslu Rp.10 miliar yang sudah di reviuw oleh APIP. Untuk proses pencairan nantinya dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pertama 40 persen dan tahap dua 60 persen. Selanjutnya untuk 40 persen untuk KPU dan Bawaslu sudah ditampung dalam APBD-P kurang lebih Rp.15 miliar.”jelasnya.
Asnath bilang, dalam mendukung pelaksaan tahapan Pilkada 2024 mendatang, KPU dan Bawaslu Halmahera Barat juga mendapatkan anggaran sharing Provinsi yang sudah disepakati beberapa point yang menjadi kewenangan Provinsi.
”Jadi anggaran Pilkada ini tidak seluruhnya menjadi tanggujawab Pemda Halbar, karena ada beberapa komponen kegiatan Pilkada proses pembiayaannya melalui dana shering antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Halbar,”katanya
Mantan Kadis PMPD ini juga menambahkan sementara anggaran keamanan TNI/Polri itu sesui hasil reviu kurang lebih Rp.4 Miliar.
“Jadi anggatan keamanan TNI/Polri itu akan di akomodir pada tahun 2024 mendatang,”pungkasnya. (bur)
