MOROTAI,Teluknews.com-Kabar gembira bagi warga Kabupaten Pulau Morotai yang masuk dalam katagori tidak mampu dan fakir miskin. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemda) melipat gandakan Bantuan Sosial (Bansos) yang selama ini mereka terima.
Penetapan perubahan kenaikan Bansos ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 460/172/KPTS/PM/2020 tentang penetaan standar biaya penerima bantuan sosial kreteria fakir miskin dan orang tak mampu di Kabupaten Pulau Moroati Tahun 2020 tertanggal 18 Mei.
Dan warga yang tidak mampu dan fakir miskin yang berhak menerima Bansos tersebut terdiri dari 3 kategori yakni ibu melahirkan, orang kawinanan (baru menikah) dan orang meninggal dunia (baru meninggal).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dimana ibu melahirkan biasanya hanya menerima Bansos senilai Rp 500 ribu tapi berdasarkan SK Bupati terbaru naik menjadi Rp 3 juta, orang kawinanan (baru menikah) yang sebelumnya hanya menerima Bansos senilai Rp 750 ribu naik menjadi Rp 3 juta dan orang meninggal dunia yang biasanya hanya menerima Rp 1 juta naik menjadi Rp 3 juta.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Morotai , Tamrin Fabanyo mengungkapkan dilihat hasil evaluasi besaran standar biaya penerima bantuan sosial kriteria miskin dan orang tidak mampu ditahun sebelumnya ternyata pada daftar kategori belum mencukupi kebutuhan, sehingga besaran standar di tiga kategori itu mengalami perubahan di tahun 2020.
“Bansos ini berlaku sejak 18 Mei 2020 berdasarkan SK Bupati,”ucapnya, Selasa (25/08).
Kata dia, dari data yang jumlah menerima Bansos katagori ibu melahirkan terhitung Juli-Agustus sebanyak 119 orang, untuk santunan kematian dari bulan Juli-Agustus sebanyak 45 orang dan untuk santunan kawinan datanya belum falid, karena ada perubahan.
Ditanya sistem pembayaran dirinya menyarankan langsung ke keuangan .” Yang pastinya ke rekening masing-masing penerima, tapi lebih jelasnya tanyakan ke keuangan,” singkatnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Morotai, M. Umar Ali menjelaskan anggaran Bansos bersumber dari APBD induk tahun 2020.
“Kalau ibu melahirkan Rp 500/bulan dan diterima selama 6 bulan jadi totalnya Rp 3 juta, kalau nikah dan meninggal dibayar satu kali sebesar Rp 3 juta melalui non tunai, untuk total anggaran dari tiga Bansos ini saya sudah lupa,”imbuhnya.
Kendati memastikan, bahwa Bansos ini bakal dibayar sesuai SK Bupati. Namun Bansosnya tidak bisa langsung dibayar, karena anggarannya taksir tidak mencukupi sehingga harus diploting melalui APBD-P. “Kita sesuaikan dengan keuangan daerah, “tuturnya.
Untuk mendapatkan tiga katagori Bansos ini, maka pihak penerima diwajibkan melengkapi sejumlah persyaratan salah satunya kartu BPJS.
“Dulunya kita bayar masih pakai sistem tunai, tapi pembayaran sekarang sudah kita pakai non tunai, untuk itu persyaratan yang telah ditentukan wajib dilengkapi, “terangnya.(gk)