Pemkab Halmahera Barat Terancam Dapat Pinalti Kemendagri

- Jurnalis

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat.

Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat.

JAILOLO, Teluknews – Pemkab Halmahera Barat terancam kena pinalti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sanksi ini diberikan apabila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat tak merealisasi 100 persen dana pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Informasi yang dirangkum teluknews, Pemkab Halmahera Barat baru mencairkan Rp 7,8 miliar dari total Rp 44 miliar lebih. Besaran ini terdiri dari KPU Rp 4 miliar, Bawaslu Rp 3 miliar, dan biaya pengamanan TNI-Polri Rp 800 juta.

Baca Juga :  Samurai Dan Satpol-PP Nyaris Adu Jotos Dalam Ruangan DPRD

Kepala Kesbangpol Halmahera Barat Asnath Sowo tak menyangkal ketika dikonfirmasi perihal besaran dana Pilkada 2024 yang sudah dicarikan. Ia mengaku jumlah tersebut benar.

“Iya anggaran Pilkada sudah dicairkan Rp 7,8 miliar,” kata Asnath, Kamis 13 Juni 2024.

Asnath mengatakan ihwal keterlambatan pembayaran ini mendapat perhatian Dirjen Otda Mendagri.

Baca Juga :  Sula Bakal Punya Rumah Produksi Kopra Putih di Desa Waitamua

“Kemarin itu hasil Zoom meeting dengan Dirjen Otda Mendagri intinya disegerakan, karena kalau tidak ada sanksi,” sambungnya.

Asnath mengemukakan, Pemkab melalui Badan Kesbangpol Halmahera Barat sudah mengusulkan proses pencarian anggaran pilkada ditambah.

“Kita usulkan (dicairkan) setengah dari sisa total anggaran. Tapi belum tahu pasti realisasinya berapa nantinya, Pemda juga diberikan batas waktu,” tandasnya. (red/bur)

Berita Terkait

Pertumbuhan Ekonomi di Halsel 23,95 Persen, Tertinggi Secara Nasional
20 Anggota DPRD Halsel ‘Menghilang’ Paripurna Pembentukan Pansus DOB Batal
Malaysia Buka Peluang Investasi di Halsel, Visi-Misi Agromaritim Jadi Tawaran Utama
Horeee!!, Gaji PPPK Tahap Satu Dibayar Bulan Juli
Enam Bulan Menghilang, Warga Jojame Minta Bupati Copot Pj Kades
Rp35 Miliar Untuk Pulau Obi, Didominasi Infrastruktur Pendidikan
Pulau Obi Dapat Kucuran APBD 2025 Rp17,5 Miliar
Jadi Peserta Proper Diklat PIM II, Sekda Halsel Dorong Program Digitalisasi Penataan Asset Daerah

Berita Terkait

Senin, 26 Mei 2025 - 18:41 WIB

Harita Nickel Buat Inovasi Pengelolaan Air Laut, Panen Hujan hingga Daur Ulang

Jumat, 2 Mei 2025 - 18:20 WIB

Inovasi Berbagai Program Lingkungan dan Sosial, Harita Nickel Sabet Indonesia CSR Award 2025

Senin, 6 Januari 2025 - 14:40 WIB

Wow! Majalah Nasional The ONE Magz Nobatkan Bupati Sula sebagai The Best One Inspiring Leaders

Jumat, 29 November 2024 - 11:43 WIB

Ini 7 Pesan Presiden Prabowo, Disampaikan Bupati Fifian di Upacara HUT KORPRI di Kepulauan Sula

Selasa, 3 September 2024 - 18:28 WIB

Wapres Ma’ruf Amin Bakal Resmikan Pasar Rakyat Jailolo

Jumat, 9 Agustus 2024 - 07:21 WIB

Wakil Presiden RI Berikan Penghargaan Universal Health Coverage ke Bupati Sula

Kamis, 1 Agustus 2024 - 16:04 WIB

Semester Pertama 2024, Penjualan Harita Nikel Tumbuh 25 Persen

Senin, 13 Mei 2024 - 11:56 WIB

Tanggapi Pernyataan Richard Lee, Zulafifi: Masih Banyak Polisi Baik

Berita Terbaru

Ilustrasi uang tunai.

Hukrim

BPK Temukan Belanja Rp15,4 Miliar di Empat OPD Tanpa SPJ

Kamis, 19 Jun 2025 - 16:17 WIB