SOFIFI, Teluknews – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2024 di Gamalama Ballroom Sahid Bela, Senin 29 April.
Forum ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku Utara dan kepala bapeda kabupaten kota. Kegiatan dibuka oleh Asisiten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kadri La Etje, mewakili Plt. Gubernur Maluku Utara M Al Yasin Ali.
Kadri saat membacakan sambutan tertulis Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Utara menyampaikan, Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah kegiatan dalam rangka menyusun dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah tahun 2025.
Melalui forum ini, Kadri berharap bisa menghasilkan Ranhir Renja Perangkat Daerah 2025 yang substansinya menjadi bagian terintegrasi dalam RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025.
“Kegiatan ini merupakan tanggungjawab besar Bappeda Maluku Utara untuk menindaklanjuti setiap rangkaian yang sudah ditetapkan sebelumnya pada penyusunan Ranwal RPJPD 2025-2045 maupun RPD 2025-2026. Saya berharap peran-peran kita berjalan lancar,” ujarnya.
Kadri mengemukakan, dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah tahun 2025, Pemprov Maluku Utara menggunakan pendekatan THIS, yaitu Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
Penjaringan aspirasi kabupaten kota metode THIS bertujuan meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran agar lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Pelaksanan tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara Yasin Hayatudin menambahkan, setidaknya ada lima skala prioritas dibahas dalam forum ini.
Lima skala prioritas ini pertama, menyiapkan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdansa saing secara inklusif. Kedua, menyiapkan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan pengurangan kesenjangan. Ketiga, menyiapkan fondasi transformasi tata kelola melalui penguatan reformasi birokrasi. Keempat, mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokratis serta stabilitas ekonomi. Kelima, mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi ekonomi berkelanjutan.
Dari lima program ini, menurut Yasin, ada dua program menjadi problem dan menjadi catatan penting, angka kemiskinan dan pengangguran.
Ia berharap melalui lima skala prioritas yang dibahas dalam musrembang RKPD Maluku Utara ini dapat menekan angka kemiskinan di 2025 nanti.
“Kita diminta oleh Bappenas harus turun jadi 2 persen di tahun 2025 hingga 2026. Sedangkan fiskal kita terbatas, hanya Rp3 triliun lebih. Oleh karena itu saya minta pemerintah pusat juga harus kucur tambahan dana, bukan hanya mengharapkan APBD,” pungkasnya.
Yasin menjelaskan salah satu penyebab terjadi kemiskinan disebabkan infrastruktur di Maluku Utara yang belum merata dan masih terbatas. Hal ini berdampak pada distribusi tenaga kerja di suatu wilayah juga sangat minim.
“Jadi harus adanya peningkatkan investasi di Maluku Utara agar dapat menyerap tenaga kerja yang besar,” ucapnya.
Meski begitu, mantan Kepala Bappeda Halmahera Tengah tak menyangkal ketika ditanyai soal pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara mencapai 22,94 persen tahun 2022 dan 20,49 persen di 2023.
“Pertumbuhan tinggi harus berbanding lurus dengan kurangnya angka pengangguran. Ada terjadi disparitas pendapatan per kapita disebabkan infrastruktur wilayah yang masih terbatas dan distribusi tenaga kerja disuatu wilayah juga masih sangat terbatas,” jelasnya. (red)