SOFIFI, Teluknews – Penjabat Gubernur Maluku Utara menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Darurat Pangan Tahun 2024 di ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Rabu 17 Juli 2024.
Rakor ini diinisiasi oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dalam rangka upaya menghadapi darurat pangan akibat El Nino.
Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir dalam sambutannya menyampaikan, sektor pertanian merupakan sektor yang mencakup berbagai kepentingan yang luas dan multifungsi. Salah satunya adalah beras.
“Mempertimbangkan posisi strategis beras dalam pembangunan nasional Indonesia dan paradigma sektor pertanian ke depan, pemerintah melakukan berbagai intervensi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional untuk mengoptimalkan produksi beras dan kemampuan para petani,” ujarnya.
Samsuddin menambahkan, digelarnya Rakor Antisipasi Darurat Pangan 2024 menyusul adanya Surat Edaran Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia tanggal 24 Mei 2024. Dalam edaran ini, BMKG merekomendasikan kesiapsiagaan beberapa daerah yang diprediksi akan mengalami kondisi kekeringan.
“Hal ini tentunya mengharuskan kita segera melakukan langkah langkah persiapan untuk mengantisipasi dampaknya, khususnya di sektor pertanian,” ucapnya.
Samsuddin mengharapkan, adanya rapat koordinasi ini keterlibatan pemerintah dalam kegiatan peningkatan kapasitas petani perlu diteruskan. Upaya pemerintah untuk mendukung petani padi terhadap pengenalan varietas baru sebagai salah satu pilihan adaptasi juga terus ditingkatkan.
Selain itu, pemerintah, sambungnya, juga perlu mempertimbangkan suplai benih unggul dengan mempromosikan benih lokal dari daerah asal sentra produksi padi.
“Dukungan untuk ekspansi pertanian khususnya melalui pemanfaatan lahan dan penyediaan air untuk pertanian dilakukan dengan strategi perluasan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai bentuk usaha perlindungan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi,” harapnya.
Samsuddin mengemukakan, dalam menghadapi perubahan iklim, peran pemerintah sangat diperlukan terutama dalam kegiatan adaptasi yang memerlukan investasi relatif tinggi. Kegiatan adaptasi tersebut di antaranya, pengembangan dan percepatan adopsi teknologi usaha tani yang lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan iklim serta penyediaan infrastruktur pertanian yang efektif untuk mendukung aplikasi teknologi adaptif perubahan iklim tersebut.
Adapun program dan kebijakan untuk mengurangi kerentan dan dampak perubahan iklim yaitu pengembangan sistem komunikasi, pengembangan kelembagaan petani, perakitan dan pengembangan model sistem usaha tani terpadu dan inovasi teknologi adaptif, penyesuaian dan pengembangan infrastruktur pertanian, pengembangan kawasan rumah pangan lestari, perlindungan, proteksi, serta bantuan bagi petani.
“Tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim sektor pertanian adalah kesenjangan kapasitas petani, infrastruktur pendukung pelaksanaan adaptasi tersebut, kesenjangan antara pembuat informasi iklim (BMKG) dengan permintaan pengguna di sektor pertanian dan pembuat kebijakan. Tantangan lain adalah pengetahuan petani dan akses terhadap lembaga keuangan yang relatif masih terbatas,” jelasnya.
Perwakilan Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan Nasional Maluku utara, Asep Maulana Yusuf menyampaikan, diharuskan adanya penambahan zona atau penambahan areal tanam dengan cara pompanisasi karena El Nino.
Delegasi dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Kementerian Pertanian ini menambahkan, produksi padi secara nasional menurun di tahun 2024 dibanding periode sebelumnya. “Banyak hal sehingga terjadinya penurunan, diantaranya luas lahan yang sudah mulai berkurang dikarenakan banyak lahan sawah yang dijadikan bangunan pabrik,” sebutnya. (red)
