JAKARTA, Teluknews – Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir membahas sejumlah agenda pembangunan di Provinsi Maluku Utara saat bertandang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur didampingi Kepala Bappeda Malut Muhammad Sarmin S. Adam, Sekretaris DPRD Abubakar Abdullah, Kepala BPBJ Abdul Farid Hasan dan Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Sofyan Kamarullah.
Kunjungan kerja ke kantor Basuki Hadimuljono itu Penjabat Gubernur Maluku Utara menemui Dirjen Cipta Karya Diana Kusumuastuti, Deputi Jalan dan Jembatan, Dirjen Bina Marga, dan Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR.
Poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mulai dari irigasi hingga Jembatan Temadore, jembatan yang menghubungkan Kota Ternate, Maitara dan Tidore. Beberapa isu penting seperti peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Sofifi serta peruntukan lahan seluas sekitar lima hektare untuk pembangunan kantor bersama Kementerian PUPR di Sofifi juga disampaikan pada kesempatan itu.
Sedangkan untuk di Direktorat Bina Marga, Penjabat Samsuddin menyampaikan ihwal pembangunan jalan daerah, termasuk ruas Maba-Sagea sebagai proyek strategis nasional; jalan Jikodolong-Soligi-Wayaloar yang memotong kawasan industri; serta jalan Tayawi-Kobe kawasan industri Weda.
“Pak Pj. Gubernur juga sampaikan rencana pembangunan Jembatan Temadore yang diharapkan menjadi icon Maluku Utara,” ujar Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Sofyan Kamarullah, Selasa 6 Agustus 2024.
Sofyan mengatakan, selain sejumlah isu tersebut, ada juga pembahasan lain yang dibahas. Di sektor Sumber Daya Air seperti adanya rencana pembangunan Bendungan Wairoro sebagai sentral pendukung kawasan pangan, dan pengembangan air baku di Pulau Hiri, Soligi, serta pembangunan pengendali banjir di Kota Sofifi.
“Selain itu, akan dilakukan pengembangan TP Irigasi oleh PUPR Provinsi Maluku Utara,” ucap Sofyan.
Selain berkunjung ke Kementerian PUPR, Samsuddin dan sejumlah pejabat teras Pemprov Maluku Utara ini juga menyempatkan waktu menemui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI.
Pada tatap muka ini, Penjabat Gubernur Samsuddin mendorong pelaksanaan hilirisasi industri serta sektor perikanan dan pertanian sebagai langkah cepat untuk mengatasi anomali kesenjangan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui APBN, tugas pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (red)
