TERNATE, Teluknews – Sekretariat Daerah Kota Ternate mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 20 miliar di tahun 2024. Total pagu ini termasuk Rp 933.069.000 yang diploting untuk membiayai penjalanan dinas Sekda Kota Ternate.
Pengeluaran biaya operasional cukup fantastis ini untuk membiayai lima kali perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam daerah Sekda Kota Ternate selama 2024.
Ongkos perjalanan dinas tersebut di dalamnya termasuk belanja makan minum rapat, belanja paket meeting dalam kota dan belanja lembur.
Selain di sekretariat daerah, pembiayaan perjalanan dinas juga terdapat di sembilan OPD lainnya. Yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Kebudayaan, Inspektorat, Dinas Pariwisata, BP2RD, BKPSDM, BPKAD serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
Dari sembilan OPD itu, dinas kesehatan paling besar anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 6.609.427.000 untuk 74 kali perjanan dinas, disusul BKPSDM dengan Rp 3.123.256.000 untuk 36 kali perjalanan dinas. BPKAD Rp 2.886.264.000 untuk 29 kali perjalanan dinas plus dua kali belanja lembur sebesar Rp 780.110.000.
Inspektorat Rp 1.927.926.000 untuk 13 kali perjalanan dinas, dinas pariwisata Rp 1.401.262.000 untuk 26 kali perjalanam dinas, BP2RD Rp 1.212.764.000 untuk 22 kali perjalanan dinas. Sedangkan dinas kelautan dan perikanan sebesar Rp 1.071.021.000 untuk 24 kali perjalanan dinas dan dinas kebudayaan Rp 914.695.000 untuk 16 kali perjalanan dinas. Sementara dinas perpustakaan dan arsip daerah Rp 837.414.000 untuk 24 kali perjalanan.
Total ongkos perjalanan dinas Sekda Ternate dan sembilan OPD tersebut mencapai lebih dari Rp 20 miliar.
Menanggapi besarnya biaya perjalanan dinas tesebut, Sekretaris Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Ternate, Azis Abubakar menilai fantastisnya pembiayaan ongkos birokrasi ini tidak memberi manfaat sama sekali.
“Perjalanan dinas dalam kota saja biayanya miliaran rupiah. Aneh bin ajaib,” kata Azis, Kamis 16 Mei.
Menurut Azis, pemborosan anggaran untuk perjalanan dinas, rapat dan biaya lembur ini merupakan model penganggaran yang lebih mementingkan serimoni ketimbang mengurus kebutuhan dasar masyarakat.
“Persoalan sampah sampai sekarang belum kelar, masih menjadi pembicaraan di mana-mana. Ditengah polemik sampah semacam ini Pemkot Ternate justru menganggarkan biaya operasional yang sangat fantastis,” tandasnya.
Tanggapan serupa diutarakan Yuslan Gani, Direktur Lembaga Mitra Publik Provinsi Maluku Utara. Menurut Yuslan, penggunaan APBD Kota Ternate masih banyak digunakan untuk membiayai birokrasi yang memberikan manfaat.
Biaya perjalanan dinas Sekda Ternate dan 9 OPD yang mencapai Rp 20 miliar lebih itu akan lebih bermanfaat jika direalisasikan ke program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Sejatinya inikan uang rakyat. Seharusnya membiayai kepentingan yang dirasakan rakyat, bukan membiayai perjalanan dinas yang tarada faeda,” ujarnya.
Lembaga Mitra Publik Provinsi Maluku Utara, kata Yuslan, menduga adanya perencanaan buruk. Ia mengisyaratkan agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lebih meningkatkan pengawasan. Peran APIP menjadi kunci yang dapat bermuara pada efisiensi perencanaan anggaran.
“Masyarakat Maluku Utara, khususnya Kota Ternate mungkin masih ingat Wali Kota Ternate, mantan Kepala Bappelitbangda Rizal Marsaoly dan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Ternate Safia M. Nur waktu ke Negara Belanda dan Portugal pada Mei 2023 lalu. Sepulang dari sanakan tidak ada ouput sama sekali, padahal so berapa banyak uang yang dikeluarkan. Belum lagi studi banding para lurah soal sampah, hasilnya nol,” sambungnya. (red)
