JAILOLO,Teluknews.com – Pimpinan dan tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemrda) DPRD Halmahera Barat (Halbar), akhirnya berdamai.
Sebelumnya, pimpinan dan tim Bappemperda DPRD bersitegang terkait dugaan monopoli kewenagan Bappemperda terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun ketegan diinternal DPRD itu langsung mereda, ketika Ketua DRPD Charles Richard, Wakil Ketua I Robinson Missy, Wakil Ketua II Riswan Hi. Kadam, Ketua Bapemperda Tamin Ilan, Anggota Bapemperda Asdian Taluke dan Arbet Hama melakukan pertemuan diruang kerja Ketua DPRD, Kamis (17/6/2021).
“Polimik pembahasan ranperda perampingan OPD itu hanya miskonunikasi antara Bapemperda dan Unsur Pimpinan DPRD. Jadi kami sudah berembuk bersama pimpinan DPRD untuk menyelesaikan polemik yang ada,”ungkap Ketua Bappemperda, Tamin Ilan, kepada wartawan, usai pertemuan dengan pimpinan DPRD.
Ketua Fraksi Partai Hanura ini, menyatakan terkait unsur mimpinan memonopoli kinerja bapimperda itu tidak benar, karena menutnya, yang terjadi hanyalah kesalahpahaman.
“Prinsipnya ini hanya miskomunikasi saja antara unsur pimpinan dan Bapemperda. Dan semua anggota saya sudah bersepakat untuk menyelesaikan permaslahan ini,”katanya.
Sementara Ketua DPRD Halbar Charles Richard menjelaskan, dinamika yang sering terjadi dilemabaga DPRD itu hal yang biasa. Untuk itu dirinya melakukan pertemuan internal antar unsur pimpinan dan Bapemperda bisa menjaga keharmonisan sesama anggota DPRD.
“Sebagai ketua DPRD yang menjaga marwa lemabaga, saya harus memanggil bapemperda untuk rapat bersama dengan unsur pimpimpan, sehingga bisa mencari solusi terkait polemik pembarahasa Ranperda OPD. Intinya tak ada lagi polemik antara Bappemrda dan Pimpinan DPRD,”jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan Halbar ini menegaskan, bakal melakukan evaluasi dalam lembaga DPRD untuk mengetahui kinerja – kinerja anggota DPRD dan Unsur Piminan DPRD agar tidak terjadi lagi polimik di internal DPRD.
“Kurang lebih enam bulan kita tidak melakukan evaluasi, sehingga sering terjadi miskomunikasi dalam penyusunan agenda DPRD, karena itu evaluasi itu penting dilakukan untuk mengetahui kinerja kinerja kita semua baik itu pimpinan maupun alat kelengkapan dan fraksi,”pungkasnya. (bur)
