MOROTAI,Teluknews.com-Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai meminjam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 200 Miliar ke pemerintah pusat melalui PT. SMI nampaknya bakal menemui jalan buntu.
Ini menyusul, baik Samurai maupun sejumlah anggota DPRD sepakat menolak anggaran ratusan Miliaran tersebut. Alasan Samurai dan para wakil rakyat ini menolak pinjaman anggaran Rp 200 Miliar, karena bakal menjadi hutang dan merugikan masyarakat Morotai.
“DPRD harus keras, harus di tolak pinjaman dana pemulihan ratusan Miliaran itu,”koar salah satu orator Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (Samurai) Distrik Unipas Morotai, Haikal Samlan saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD, Senin (26/10).
Kata dia, DPRD harus memiliki taring untuk memperjuangkan nasib rakyat Morotai di masa yang akan datang. Sebab, jika anggaran pinjaman itu dipakai untuk proyek infrastruktur maka dipastikan anggaran tersebut bukan untuk pemulihan ekonomi dimasa Covid 19.
“Lembaga DPRD sudah harus melepas sekat-sekat atau ego kepentingan, karena soal pinjaman ini akan menyengsarakan masyarakat, kalau 54 paket itu hanya untuk bangun jalan, bangun sekolah paud, bangun pagar ini tidak logis dan sangat tidak masuk diakal sehingga harus ditolak,”katanya.
Koordinator Samurai Distrik Unipas Morotai Fitra Piga senada dengan Haikal. Fitra menegaskan bahwa, dana pinjaman untuk pemulihan ekonomi itu seharusnya diprioritaskan untuk tiga hal yakni kesehatan, ekonomi masyarakat dan sosial, jika anggaran sebanyak itu tidak diprioritaskan tiga hal yang disebut. Maka wajib hukumnya ditolak.
“Apa urgensinya bangun paud, bangun pagar atau sekolah dan jalan, sementara pinjaman itu khusus penanganan kesehatan, ekonomi dan lainnya yang berkaitan dengan pemulihan. Jika diluar dari pemulihan ekonomi harus ditola,”timpalnya.
Dia meminta agar DPRD bersatu, karena denganya pengalaman yang ada, DPRD lebih banyak berorientasi pada kepentingan semata.”Pemda Morotai manfaatkan kesempatan dalam kesempitan, sudah defisit 140 miliar, Morotai merosot ekonomi, DPRD harus keras dan tegas, DPRD harus berpikir soal rakyat, jangan berselingkuh dengan kekuasaan, DPRD digaji rakyat maka kepentingan rakyat harus diperjuangkan,”imbuhnya.
Mendengar apa yang disampaikan masa aksi. Salah satu anggota DPRD Morotai, Suhari Lohor langsung memberi tanggapan. Suhari menegaskan, bahwa fraksi PKS menolak pinjaman 200 Miliar oleh Pemda Morotai.”fraksi PKS konsisten, kami tolak dana pinjaman 200 Miliar,”tuturnya.
Menurutnya, alasan menolak pinjaman anggaran Rp 200 Miliar rasional. Karena selama ini pembahasan anggaran cenderung tertutup.”Pelaksanaan terkesan tertutup, sehingga Sepanjang itu tidak untuk kepentingan rakyat maka fraksi PKS tetap menolak,”timpalnya.
Pinjaman anggaran PEN sebesar Rp 200 Miliar itu harus tepat sasaran yakni pada pemulihan ekonomi, bukan untuk yang lain. Karena keselamatan masyarakat adalah segala-galanya, karena anggaran untuk pembangunan sekolah, sekolah sudah ada, lalu dibangun sekolah baru lagi, siapa yang sekolah disana. Anggaran pemulihan ekonomi, kemudian anggarannya untuk dibangun sekolah ini tidak masuk akal.
Dia juga menyintil sistem karantina yang diterapkan Pemda Morotai. Karena dengan adanya sistem karantina yang diberlakukan menyebabkan orang dari luar Morotai takut datang ke Morotai karena kuatir di karantina. Kondisi ini yang membuat perputaran ekonomi di Morotai sangat lemah. Untuk itu karantina harus dihentikan.
Fadli Djaguna, anggota DPRD dari fraksi GAN mengungkapkan pinjaman Rp 200 Miliar tidak masuk akal sehingga harus ditolak.
“Sebelum paripurna, kita sudah tolak, karena dianggap sangat merugikan rakyat. Karena akan menjadi beban dimasa yang akan datang, kalau kedepan siapa yang bisa tanggungjawab, kalau kita sudah punya pinjam 200 Miliar, jika terjadi bencana, siapa yang bisa tanggungjawab, kita bergerak masa depan, bukan bayar utang masa lalu,”terangnya.
“Saya ditelpon langsung DPP PAN, oleh Julkifli Hasan yang intinya selama itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak maka harus diperjuangkan,”tutupnya.(gk)
