JAILOLO,Teluknews.com – Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) M. Syarif Ali menilai aliansi Jong Halmahera Keliru, jika menilai Bupati Danny Missy tidak menemui massa aksi.
M. Syarif Ali kepada wartawan teluknews.com menyatakan, terkait tuntutan massa aksi yang mengatasnamakan Jong Halmahera dan ingin bertemu Bupati Danny Missy yang baru tiba di Jailolo, namun Danny Missy menghindar, adalah pernyataan yang sangat keliru, karena menurut M. Syarif, bupati Danny Missy justru sangat memahami tentang protocol kesehatan dalam penaganan Covid-19, sehingga memilih menghindari kerumunan massa aksi. Syarif menganggap mahasiswa sebagai agent social, semestianya menjadi mitra bersma pemerintah untuk menagani wabah Covid-19, bukan malah datang membawa wabah baru Covid-2020 yang berbau kepentingan politik, sehingga aksi terkesan ada kepentingan Politik Pilkada, padahal Pilkada masih jauh.
”Saya rasa massa aksi punya kepentingan lain, jika punya niat baik bertemu pak bupati, kenapa tidak datang secara baik baik, agar bisa diatur sesui dengan protocol kesehatan, tapi massa aksi datang menggunakan mikrofon yang dilengkapi dengan spanduk atau alat peraga aksi yang tulisannya warna kuning, sehingga terindikasi ada kepentingan politik,”cetusnya.
Mantan Kabag Humas Pemkab Morotai ini menambahkan, kepergian bupati ke kejakarta bisa dibilang sangat nekat, padahal Bupati sendiri sadar Jakarta merupakan Zona Merah Covid-19, namun karena kepentingan masyarakat yang saat ini kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD), sehingga bupati nekat menerobos dan mempertaruhkan diri untuk ke Jakarta.
”Saat ini masyarakat terkonsentrasi menghadapi penyebaran Covid-19, jadi jangan buat gaduh dengan melakukan aksi yang disusupi dengan kepentingan yang tidak berpihak kepada masyarakat,”katanya.
Lafdi sapaan akrab M. Syarif menambahkan, Bupati sangat paham tentang protocol kesehatan, sehingga setiap aktifitas yang melibatkan banyak orang, Bupati tidak akan menghadiri, jika tidak bersifat urgen dan mendesak.
”Saat ini pak Bupati telah melakukan karantina mandiri, jadi tidak benar pak bupati tidak mengikuti protocol kesehatan. Jika dibilang pak bupati tidak peduli tentang penaganan Covid-19 di Halbar, pak bupati tidak akan mungkin menerobos ke Jakarta untuk melobi APD yang saat ini sangat langkah diseluruh Indonesia,”pungkasnya. (red)
