JAILOLO, Teluknews.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menghadapi tantangan berat menyusul keputusan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah.
Total pemotongan untuk Halbar mencapai Rp203,9 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga DAU Mandatori. Kondisi ini dipastikan berdampak serius terhadap tujuh program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, James Uang – Djufri Muhamad (JUJUR) yaitu Halbar Sehat, Halbar Cerdas, Halbar Sejahtera, Halbar Terang, Halbar Berdering, Halbar Religius, dan Halbar Nyaman
Bupati Halbar, James Uang, mengatakan kondisi tersebut harus segera diantisipasi dengan langkah strategis, terutama oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan kondisi begini, kepada seluruh SKPD pengelola PAD harus putar otak cari duit. Kalau tidak ada langkah antisipasi untuk menutupi pemotongan itu, tentu akan banyak program yang terganggu di tahun depan,” tegas James, saat diwawancarai, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, pemangkasan Rp203,9 miliar sangat signifikan bagi Halbar dan akan berdampak langsung pada keberlanjutan sejumlah program prioritas. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dalam penyusunan APBD 2026.
“Berdasarkan pengurangan ini, kita akan merumuskan kebijakan APBD tahun 2026 untuk melihat program mana saja yang tetap dijalankan sesuai dengan prioritas pembangunan,” Jelasnya.
Politikus Demokrat ini juga menegaskan, kebijakan pemotongan dana transfer tidak hanya dialami Halmahera Barat, melainkan seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah pusat mengalihkan sebagian besar anggaran untuk mendukung program strategis nasional, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan sekolah rakyat.
“Secara nasional, Provinsi Maluku Utara ikut terkena dampak dengan total pemotongan sekitar Rp700 miliar. Dari jumlah itu, Kabupaten Halmahera Tengah kehilangan sekitar Rp400 miliar, sementara Halbar Rp203,9 miliar,”Katanya.
Bupati dua periode ini mengaku, pemotongan paling tajam terjadi pada DAU Mandatori. Misalnya di sektor kesehatan, alokasi untuk Dinas Kesehatan Halbar yang tahun 2025 mencapai Rp60 miliar, pada 2026 dipangkas hingga tersisa Rp9 miliar.
“Sejumlah anggaran dari pusat ke daerah itu dipangkas habis-habisan. Dan itu bukan hanya di Halbar, tetapi seluruh Indonesia juga mengalaminya,” ungkap James.
Menghadapi kondisi ini, Mantan Anggota DPRD ini menekankan pentingnya optimalisasi PAD melalui kreativitas, inovasi, serta strategi yang terukur agar pembangunan daerah tetap berjalan.
“Jadi saya mengingatkan kepada pimpinan OPD untuk bekerja lebih cerdas dan fokus mencari peluang baru dalam meningkatkan pendapatan daerah,” Tandasnya. (red)
