Tak Dukung Program Pemerintah, Kades Sukadamai Boikot Aktifitas SDN 34 Halmahera Barat

- Jurnalis

Minggu, 15 September 2024 - 15:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kades Sukadamai (Kiri) saat foto bersama Bupati James Uang. (foto istimewa)

Kades Sukadamai (Kiri) saat foto bersama Bupati James Uang. (foto istimewa)

JAILOLO,Teluknews.com – Kepala Desa (Kades) Sukadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Masud Lutfi, nampaknya tidak mendukung program Pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan.

Ini dibuktikan, Kades yang merupakan pimpinan di Desa harusnya memberikan support dan dorongan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sebaliknya, hanya karena kepentingan pribadi, Kades dengan kekuasaanya bertindak seperti preman kemudian memboikot aktifitas pendidikan di SDN 34 Desa Sukadamai.

“Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru, kalau kades melakukan pemboikotan sekolah, maka secara otomatis menganggu aktifitas belajar siswa dan merugikan siswa dan guru dalam proses pembelajaran,”ungkap Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Jailolo Selatan Hidayat Buba, kepada wartawan, Minggu (15/9/2024).

Baca Juga :  Tokoh Agama Morotai Sesalkan Ketua NU Jabat Ketua Panitia Sidang Sinode

Hidayat menuturkan, jika kades merasa ada masalah, setidaknya menyelesaikan masalah itu secara baik baik, karena sekolah di Kecamatan Jailolo Selatan ada pimpinannya dibawa pimpinan Kepala Unit Pelaksana Teknik (UPTD) yang bisa dikoordinasikan bukan langsung main palang sekolah.

“Asal kades tau, untuk mencerdaskan anak bangsa tidak semudah membalik telapak tangan, kalau sudah seperti ini kami menganggap bahwa kades sukadamai mencederai harkat dan martabat pendidikan di Halmahera Barat,”tegas Hidayat.

Baca Juga :  Polres Morotai Rayakan HUT Lalu Lintas Bhayangkara Ke 65 Secara Sederhana

Hidayat bilang, pemboikotan sekolah bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Untuk itu pihak PGRI Jailolo Selatan akan berkordinasi dengan pihak Dinas terkait dan APDESI Kabupaten dan Kecamatan agar persoalan ini dapat diselesaikan secepatnya.

“Kami dari pengurus PGRI kecamatan jailolo selatan akan segera bertemu dan duduk bersama dengan Dinas terkain baik itu Dinas Pendidikan maupun DPMPD serta Ketua APDESI Kabupaten dan Kecamatan Jailolo Selatan,”tandasnya. (bur/red)

Berita Terkait

Pertumbuhan Ekonomi di Halsel 23,95 Persen, Tertinggi Secara Nasional
20 Anggota DPRD Halsel ‘Menghilang’ Paripurna Pembentukan Pansus DOB Batal
Malaysia Buka Peluang Investasi di Halsel, Visi-Misi Agromaritim Jadi Tawaran Utama
Horeee!!, Gaji PPPK Tahap Satu Dibayar Bulan Juli
Enam Bulan Menghilang, Warga Jojame Minta Bupati Copot Pj Kades
Rp35 Miliar Untuk Pulau Obi, Didominasi Infrastruktur Pendidikan
Pulau Obi Dapat Kucuran APBD 2025 Rp17,5 Miliar
Jadi Peserta Proper Diklat PIM II, Sekda Halsel Dorong Program Digitalisasi Penataan Asset Daerah

Berita Terkait

Senin, 26 Mei 2025 - 18:41 WIB

Harita Nickel Buat Inovasi Pengelolaan Air Laut, Panen Hujan hingga Daur Ulang

Jumat, 2 Mei 2025 - 18:20 WIB

Inovasi Berbagai Program Lingkungan dan Sosial, Harita Nickel Sabet Indonesia CSR Award 2025

Senin, 6 Januari 2025 - 14:40 WIB

Wow! Majalah Nasional The ONE Magz Nobatkan Bupati Sula sebagai The Best One Inspiring Leaders

Jumat, 29 November 2024 - 11:43 WIB

Ini 7 Pesan Presiden Prabowo, Disampaikan Bupati Fifian di Upacara HUT KORPRI di Kepulauan Sula

Selasa, 3 September 2024 - 18:28 WIB

Wapres Ma’ruf Amin Bakal Resmikan Pasar Rakyat Jailolo

Jumat, 9 Agustus 2024 - 07:21 WIB

Wakil Presiden RI Berikan Penghargaan Universal Health Coverage ke Bupati Sula

Kamis, 1 Agustus 2024 - 16:04 WIB

Semester Pertama 2024, Penjualan Harita Nikel Tumbuh 25 Persen

Senin, 13 Mei 2024 - 11:56 WIB

Tanggapi Pernyataan Richard Lee, Zulafifi: Masih Banyak Polisi Baik

Berita Terbaru

Ilustrasi uang tunai.

Hukrim

BPK Temukan Belanja Rp15,4 Miliar di Empat OPD Tanpa SPJ

Kamis, 19 Jun 2025 - 16:17 WIB