JAILOLO, Telukenews – Utang Pemkab Halmahera Barat (Halbar) tembus Rp 329 miliar. Bupati James Uang menyebut, posisi utang yang tembus ratusan miliar tersebut sebagiannya warisan pemerintahan Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando.
Era Danny-Zakir, mewarisi setidaknya utang sebesar Rp 135 miliar. “Memang termasuk utang bawaan pemerintah sebelumnya senilai Rp 135 miliar,” sebut James ditemui setelah menjamu kunjungan kerja Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea dan rombongan, Jumat (26/1).
Politikus Demokrat itu mengaku sudah menyampaikan skema pembayaran utang Pemkab Halbar yang tembus Rp 329 miliar tersebut Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara.
Utang akan dibayarkan kalau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat sudah menerima pemasukan dari dana bagi hasil (DBH). “Tunggu kita punya DBH masuk,” terangnya.
DBH yang harus diterima Pemkab Halmahera Barat, lanjut James, senilai Rp 55 miliar, ditambaj DBH reguler Rp 57 miliar.
“Jadi kalau sudah masuk, muda-mudahan kita bisa bayar secara cicil begitu,” ujarnya.
Orang nomor wahid di kabupaten yang dikenal dengan Festival Teluk Jailolo ini mengklaim pembayaran utang bakal lebih efektif pada tahun 2025 mendatang. Syarat tersebut apabila dirinya kembali terpilih menjadi bupati pada Pilkada 2024.
“Insyah Allah kalau Pilkada ini kemudian kita terpilih ulang, maka 2025 itu kita eksis bayar. Jadi yang namanya DAU itu tidak ada kegiatan fisik lagi, tapi kita fokus bayar utang supaya tuntas,” tambahnya.
Pemeriksaan Pendahuluan
James menjelaskan, kunjungan kerja (kunker) Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara ke Halmahera Barat dalam rangka memastikan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023.
“Pak Marius Sirumapea hanya sekadar sampaikan arahan kepada pimpinan-pimpinan OPD, bendahara dan kasubag perencanaan agar supaya menghindari temuan-temuan,” ucapnya.
Ia menambahkan, ikhtiar BPK tersebut sudah dilanjutkan ke para pimpinan OPD, bendahara dan kasubag perencanaan.
“Meminta pimpinan OPD agar supaya mengantisipasi adanya temuan. Arahan Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara tadi diharapkan muda mudahan ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik ke depan,” sambungnya.
“Mereka (OPD) kan sudah tahu ke depan ada pemeriksaan BPK, mestinya kan OPD itu sudah harus antisipasi sehingga jangan setiap tahun selalu saja ada temuan,” tambahnya. (Bur)
