SOFIFI.Teluknews.com – Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) M. al Yasin Ali meminta Wakil Kepala Daerah (Wakada) di Kabupaten/kota dapat mengantongi data kemiskinan di masing masing wilayah.
Menurut Wagub, Wakil Kepala Daerah dan pimpinan Kementerian/Lembaga harus memperhatikan kondisi masyarakat serta mempunyai data kemiskinan ditiap-tiap wilayah, sehingga setiap program dan kebijakan yang diambil tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas Pemrov Malut dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020-2024 dan tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,19 persen.
“Saat ini tingkat kemiskinan provinsi 6,32 persen di tahun 2022 dan ditargetkan 6,25 persen di tahun 2023 ini merupakan target kita bersama. Untuk itu, Saya meminta dukungan dan kerja sama dari sudara-saudara (Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Pimpinan K/L) agar saling bahu-membahu sehingga target kita bisa tercapai,”ungkap wakil Gubernur saat membuka acara Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota se Malut tahun 2023, di Sahid Hotel Ternate, Jumat (14/7/2023).
Rapat Koordinasi, kata Wagub, sangat penting untuk dilakukan, hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. Olehnya itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Malut dan TKPK Kabupaten/ Kota agar secara bersama-sama membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan, khususnya masalah penanggulangan kemiskinan di daerah.
“Melalui Rakor ini, diharapkan dapat meningkatkan program-program yang ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, masyarakat yang tidak terjangkau mampu mengakses kegiatan produktif yang bersifat formal, dan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan dapat lebih diperhatikan dan dibantu sehingga kegiatan pembangunan dapat juga mereka rasakan manfaatnya,”katanya.
Selaku Ketua TKPK Malut, Wagub menghimbau agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan secara sinergis dan berkelanjutan, dilakukan melalui dua sisi secara terpadu yaitu sisi penghidupan masyarakat miskin maupun sisi produksinya.
“Dengan demikian, masyarakat miskin secara lambat laun akan dapat meningkatkan skala usahanya dan bermitra dengan pelaku usaha lainnya, sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan,”pungkasnya. (red)
