TIDORE, Teluknews – Warga Keluharan Payahe, Kecamatan Oba, Tidore Kepulauan, minta Pemkot Tidore agar menindak para pangkalan nakal yang curang terkait pendistribusian minyak tanah.
Permintaan ini menyusul para warga yang mulai resah adanya praktik curang yang dilakukan oknum pemilik pangkalan.
Warga menilai, dugaan praktik culas tersebut mulai nampak ketika porsi per kepala keluarga (KK) yang mulai berkurang. Dugaan lainnya ialah penjualan atau penyaluran yang memakan waktu singkat.
Para warga menduga, praktik kotor seperti ini berdampak buruk pada masyarakat. Ketidakmerataan penyaluran ini bisa menyebabkan potensi kelangkaan minyak tanah untuk masyarakat.
Selain itu, pasokan minyak tanah dari CV. Rusda ke pangkalan dimanfaatkan meraup keuntungan lebih, terutama pemenuhan keperluan bahan bakar menjelang Ramadhan 1445 H. Sebab, hanya terhitung beberapa jam pelayanan ditutup.
“Stoknya habis dalam waktu beberapa jam saja. Ini tidak masuk akal,” kata salah satu warga Payahe yang tak mau menyebutkan namanya, Minggu (25/2).
Dia mengatakan, di Kelurahan Payahe tersedia empat pangkalan minyak tanah. Meski begitu, ia mengaku para warga susah mendapatkan BBM subsidi tersebut.
Selain susah, porsi per kepala keluarga (KK) juga sudah dikirangi. Biasanya bisa mendapatkan sampai 35 liter, namun sekarang hanya 10 liter.
“Padahal ini minyak subsidi, tapi sehari sampai di pangkalan, beberapa jam kemudian sudah habis tersalurkan. Bahkan ada tiga kepala keluarga hanya diberikan jatah 10 liter dari biasanya 35 liter,” ungkap seorang warga yang tak mau menyebutkan namanya, Minggu (25/2).
Para warga, kata dia, menduga ada praktik penimbunan oleh pemilik pangkalan untuk dijual kembali di atas HET yang ditetapkan pemerintah.
“Pemilik pangkalan saat ditanyakan selalu beralasan stok minyak yang diterima dari agen sangat terbatas sehingga dalam pembagian jatah juga berkurang. Setahu kami, minyak subsidi yang disuplai dari pertamina ke agen dan disalurkan ke masyarakat itu sudah sesuai dengan jumlah KK. Kenapa bisa jadi begini?,” tanyanya.
Dirinya berharap adanya pengawasan dari instansi terkait agar tidak terjadi kelangkaan secara terus menerus. Warga Payahe juga minta Pemkot Tidore tindak pangkalan minyak tanah yang curang itu.
“Kami masyarakat sangat mengharapkan ada perhatian serius dari Pemerintah Tidore dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga tidak terjadinya penumpukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar,” ujarnya.
Salah satu pemilik pangkalan di Kelurahan Payahe dikonfirmasi mengaku hampir semua pangkalan di Payahe mengalami kekurangan stok mitan.
Kekurangan ini, kata dia, sangat berpengaruh terhadap pelayanan. “Jumlah kouta minyak tanah untuk pangkalan kami sebelumnya 2 ton, kini hanya 1 ton setengah. Nah, ini yang masalah karena suplai minyak tanah ke pangkalan sudah terbatas sehingga penyaluran ke masyarakat juga tidak mencukupi,” katanya.
Supaya pemilik pangkalan tak dicurigai melakukan penimbunan, ia meminta agar Pemerintah Kota Tidore dalam hal ini Dinas Perindagkop UKM untuk mengkonfirmasi kembali ke agen penyalur minyak tanah (mitan).
“Tanya kenapa minyak tanah yang disuplai ke setiap pangkalan bisa berkurang dan tidak sesuai dengan jumlah data masyarakat yang diajukan. Kami sebagai pemilik pangkalan juga meminta agar mengawasi truk pengangkut mitan setiap kali menyalurkan minyak tanah di tiap pangkalan di daratan Oba,” pintanya.
Pranata Laboratorium Perindagkop Tidore, Habib Abubakar meminta warga agar melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM mitan di tiap pangkalan.
Dinas Perindagkop Tidore, lanjut Habib, akan memperbaharui surat seluruh rekomendasi yang berkaitan dengan izin pangkalan minyak tanah di seluruh wilayah Tidore Kepulauam.
“Jika ada pangkalan yang diduga berbuat seperti itu dan masyarakat mengetahuinya tolong lapor ke Dinas Perindagkop dengan menyebut nama pangkalan, pemilik, alamat. Kami akan menindaklanjuti serta menjaga rahasia si pelapor,” tegas Habib.
Hingga berita ini dipublis, belum ada keterangan resmi dari CV. Rusda selaku agen penyalur. (red)
