Blunder!!, Bappeda Tak Siapkan Data Akurat Soal Pembangunan Sistem Zonasi

- Jurnalis

Minggu, 30 November 2025 - 08:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sagaf Hi. Taha

Sagaf Hi. Taha

LABUHA,Teluknews.com – Pembagunan berbasis zonasi yang digagas Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin (Bassam-Helmi), kini dimentahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Halmahera Selatan (Halsel).

Bappeda yang selama ini dianggap sebagai OPD fital, karena sebagai tulang punggung daerah dari sisi perencanaan, ternyata hanya sebuah simbol. Pasalnya, gagasan besar Bupati dan Wakil Bupati tentang pembangunan berbasis zonasi tidak mampu diterjemahkan dengan baik, sehingga mendapat sorotan dari DPRD Halsel.

Fadli Hi. Kader yang menjabat sebagai kepala Bappeda kurang lebih satu tahun sejak dilantik pada November 2024 lalu, dinilai tidak mampu memberikan gambaran data yang akurat terkait pembangunan berbasis zonasi.

Baca Juga :  WASPADA,!!. JUJUR Luapa DIAHI Jalan Masuk Kantor Bupati Halmahera Barat

“Kami sangat setuju program pak bupati tentang pembangunan berbasis zonasi, tapi Bappeda harus menyajikan data yang jelas dan akurat,”ungkap anggota DPRD dari fraksi Golkar, Sagaf Hi. Taha ketika menyampaikan interupsi pada sidang paripurna persetujuan APBD 2026, di gedung DPRD, Sabtu (29/11/2025), tadi malam.

Sagaf menegaskan, pembangunan berbasis zonasi tujuannya adalah membangun secara spesifik menyangkut kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan dan wilayah, akan tetapi, sejauh ini DPRD belum mendapatkan data yang jelas terkait dengan kebutuhan kebutuhan spesifik di masing masing wilayah.

“Bappeda harus menyiapkan basis data yang jelas terhadap konsep pembangunan berbasis zonasi, baik itu data demografi, data spasial maupun data sektoral, karena pembangunan sistem zonasi bukan bicara soal membangun jalan dan jembatan, tapi berbicara tentang multi sektor,”cetusnya.

Baca Juga :  Resmi Dilantik, Ini Sosok Ketua KPU Kepsul yang Baru

Anggota DPRD tiga periode ini menyatakan, data data multi sektor sangat penting disajikan oleh Bappeda, karena jika data tidak disajikan secara detail dan komprehensif, maka konsekuensinya adalah masing masing OPD menjalankan program hanya secara sektoral.

“Jika data tidak disajikan secara jelas dan akurat, maka visi besar pak bupati, tidak mampu diterjemahkan oleh OPD. Ini akibatnya tidak ada panduan data yang jelas yang disiapkan oleh Bappeda,”pungkasnya. (red).

Berita Terkait

Sahhh!!, APBD Halsel 2026 Disetujui Rp1,7 Triliun
Suku Sahu Tegaskan Hak Ulayat dan Identitas Adat Lewat Sosialisasi Dola Siwor
Lewat Jalur Darat, Bupati Tinjau Proyek Jalan Kaputusan-Indari
Warga Kawasi Nilai Narasi WALHI Malut Merendahkan Martabat Mereka
Ismail H. Buamona Terpilih Pimpin DPD KNPI Halmahera Barat
Sekum PP GMKI Terima Gelar Adat Suku Sahu Usai Melantik BPC Jailolo
KNPI Halbar Gelar Musda Ke-VI, Pemuda Didorong Perkuat Peran Strategis Daerah
Skandal Pungli di Pasar Jailolo Terkuak, Pedagang Dibebani Tarif Ilegal

Berita Terkait

Minggu, 30 November 2025 - 08:57 WIB

Blunder!!, Bappeda Tak Siapkan Data Akurat Soal Pembangunan Sistem Zonasi

Sabtu, 29 November 2025 - 20:29 WIB

Sahhh!!, APBD Halsel 2026 Disetujui Rp1,7 Triliun

Sabtu, 29 November 2025 - 08:59 WIB

Suku Sahu Tegaskan Hak Ulayat dan Identitas Adat Lewat Sosialisasi Dola Siwor

Jumat, 28 November 2025 - 19:43 WIB

Lewat Jalur Darat, Bupati Tinjau Proyek Jalan Kaputusan-Indari

Jumat, 28 November 2025 - 16:15 WIB

Warga Kawasi Nilai Narasi WALHI Malut Merendahkan Martabat Mereka

Selasa, 25 November 2025 - 20:10 WIB

Sekum PP GMKI Terima Gelar Adat Suku Sahu Usai Melantik BPC Jailolo

Selasa, 25 November 2025 - 19:28 WIB

KNPI Halbar Gelar Musda Ke-VI, Pemuda Didorong Perkuat Peran Strategis Daerah

Selasa, 25 November 2025 - 11:28 WIB

Skandal Pungli di Pasar Jailolo Terkuak, Pedagang Dibebani Tarif Ilegal

Berita Terbaru

Suasana Peripurna Persetujuan APBD 2026

Daerah

Sahhh!!, APBD Halsel 2026 Disetujui Rp1,7 Triliun

Sabtu, 29 Nov 2025 - 20:29 WIB