Dua Bupati Bahas Masalah Tambang di Loteng, James Sebut Bupati Halut Akui PT. TUB Masuk Wilayah Halbar

- Jurnalis

Selasa, 9 September 2025 - 12:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Halbar James Uang dan Bupati Halut Piet Hein Babua melakukan pertemuan di Kantor Guburnur Bahas Masalah PT. TUB yang dipimpin langsung Wagub Sarbin Sehe. (Foto Istimewa)

Bupati Halbar James Uang dan Bupati Halut Piet Hein Babua melakukan pertemuan di Kantor Guburnur Bahas Masalah PT. TUB yang dipimpin langsung Wagub Sarbin Sehe. (Foto Istimewa)

JAILOLO, Teluknews.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat  dan Halmahera Utara diundang dalam pertemuan di Kantor Gubernur Maluku Utara, untuk membahas permasalahan pertambangan di wilayah Loloda Tengah, pada Senin (8/9/2025) kemarin.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dan dihadiri Bupati Halbar, James Uang, serta Bupati Halut Piet Hein Babua.

Bupati Halbar James Uang menjelaskan, pertemuan pada hari Senin kemarin, tersebut digelar untuk menuntaskan persoalan lahan masyarakat yang masuk dalam konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tri Usaha Baru (TUB).

“Pertemuan kemarin membahas penuntasan harga tanam tumbuh milik masyarakat di sekitar lokasi PT TUB. Kami sudah sepakati bersama agar masalah ini bisa segera selesai,” ujar Bupati James, saat dikonfirmasi usai penyerahan dua unit ambulance di RSUD Jailolo, Selasa (9/9/2025).

Baca Juga :  Petani Holtikultura Dapat Support Dari Bupati Fifian

Menurut James, kedua pemerintah daerah berkomitmen untuk menampung aspirasi masyarakat. Bupati Halut akan memanggil kepala desa serta warganya untuk mendengar keinginan mereka, sementara Pemerintah Halbar juga akan melakukan hal serupa kepada masyarakat Loloda Tengah.

Meski begitu, James menegaskan harga tanam tumbuh tidak bisa ditentukan sepenuhnya sesuai kehendak masyarakat, melainkan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Yang menarik, masyarakat Halut pemilik tanam tumbuh justru mendukung agar investasi pertambangan segera berjalan. Prinsipnya, ganti rugi tetap diberikan sepanjang tidak menghambat investasi,” jelasnya.

Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, Bupati Halut juga mengakui bahwa PT TUB secara hukum berada dalam wilayah administrasi Halmahera Barat. Meski demikian, dampak ekonomi dari aktivitas pertambangan diharapkan bisa dirasakan oleh kedua kabupaten, baik melalui perekrutan tenaga kerja maupun perputaran ekonomi daerah.

Baca Juga :  Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Masih Tinggi, PPA Malut Ajak Warga Intens Melapor ke Polisi

Selain itu, James memastikan bahwa tidak akan ada lagi aksi pemalangan jilid II di wilayah akses Loloda Tengah menuju Galela dan Tobelo.

“Kemarin kami sudah bertemu dengan para kepala desa dan camat. Kesepakatannya, aksi-aksi pemalangan dihentikan. Dengan adanya komitmen kedua belah pihak, Pemda Habar berharap aktivitas investasi PT TUB di Loloda Tengah dapat berjalan lancar sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Halbar maupun Halut,”Tandasnya. (Bur)

Berita Terkait

KKSS dan IWSS Halmahera Barat Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H
Marwan Terpilih Pimpin KKSS Halmahera Barat Periode 2025–2030
Wabup Lepas Kontingen Pesparawi Halbar ke Tingkat Provinsi
RKPD Perubahan Halmahera Barat Masih Di Evaluasi Pemprov Maluku Utara
KUA-PPAS APBD 2026 Dirancang Rp3,1 Triliun
Istri Sah Pertanyakan Tindak Lanjut Kemenag Halbar Atas Dugaan Perselingkuhan Oknum Pegawai KUA
Pemerintah JUJUR Kembali Berangkatkan 25 Jemaah Umroh
Pertimbangkan Nasip P3K, Yoram Uang Minta Pemda Halbar Segera Ajukan Kuota Paru Waktu

Berita Terkait

Minggu, 14 September 2025 - 00:44 WIB

KKSS dan IWSS Halmahera Barat Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H

Minggu, 14 September 2025 - 00:25 WIB

Marwan Terpilih Pimpin KKSS Halmahera Barat Periode 2025–2030

Jumat, 12 September 2025 - 16:50 WIB

Wabup Lepas Kontingen Pesparawi Halbar ke Tingkat Provinsi

Jumat, 12 September 2025 - 16:22 WIB

RKPD Perubahan Halmahera Barat Masih Di Evaluasi Pemprov Maluku Utara

Jumat, 12 September 2025 - 16:10 WIB

KUA-PPAS APBD 2026 Dirancang Rp3,1 Triliun

Jumat, 12 September 2025 - 07:02 WIB

Pemerintah JUJUR Kembali Berangkatkan 25 Jemaah Umroh

Kamis, 11 September 2025 - 20:55 WIB

Pertimbangkan Nasip P3K, Yoram Uang Minta Pemda Halbar Segera Ajukan Kuota Paru Waktu

Kamis, 11 September 2025 - 20:15 WIB

Astaga, Oknum PNS Kemenag Halbar Diduga Selingkuh Dengan Suami Orang

Berita Terbaru

Wakil Bupati Djufri Muhamad Lepas Pesparawi ke Sofifi. (Istimewa)

Daerah

Wabup Lepas Kontingen Pesparawi Halbar ke Tingkat Provinsi

Jumat, 12 Sep 2025 - 16:50 WIB

Daerah

KUA-PPAS APBD 2026 Dirancang Rp3,1 Triliun

Jumat, 12 Sep 2025 - 16:10 WIB