JAILOLO,Teluknews.com – Aktivitas di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker-ESDM) lumpuh total.
Ini menyusul, ASN Disnakertrans yang berjumlah sebanyak 32 orang melakukan aksi mogok kerja, karena para ASN menilai Kepala Dinas Nakentras dan ESDM dan Bendahar tidak transparan dalam mengelola anggaran dinas salam tiga tahun terakhir, bahkan anggaran honor. Dari jumlah ASN disnakertrans, Rabu (24/3/2021), hanya terlihat satu ASN yang berkantor, sementara Kepala Dinas, Kabid, Kepala Seksi dan staf lainnya tidak berkantor. Aksi mogok kerja yang dilakukan ASN Disnakertrans ini, menantang ketegasan Bupati dan wakil Bupati Halbar, James Uang dan Djufri Muhamada pada apel 17 dan Inspeksi Mendadak (Sidak) di beberapa waktu lalu menyampaikan, ASN diminta menjaga kedisiplinan pada saat jam kantor, akan tetapi lagi-lagi masih saja terabaikan.
“Saya tidak tahu apa alasannya, bahkan sudah tiga hari ini mereka (ASN) belum juga masuk kantor,”singkatnya, singkat salah satu ASN yang ditemui di kantor Disnakertrans, Rabu (24/3/2021).
Sementara salah satu Kabid Disnakertrans dan ESDM yang tak berkantor saat di konfirmasi melalui via telpon mejelaskan bahwa ketidak hadiran staf karena dinilai Kadis dan bendahara dalam mengelola anggaran Dinas tidak ada transparansi.
“Selama tiga tahun ini, kami merasa tidak ada trasparansi terkait anggaran dinas oleh Kadis maupun bendahara Dinas ke kami selaku kepala Bidang, dan ini tidak hanya terjadi pada saya, tetapi juga pada bidang lainnya,”akunya
Selain itu, Kata dia, tidak hanya perihal transparansi tetapi juga ada honor pelayanan sebesar 300.000 perbulan belum juga dibayar.
“Jadi, ada juga honor pelayanan sebesar 300.000 perbulan akan tetapi dibayar per triwulan, hanya saja sampai saat ini belum juga diterima, entah dikemanakan anggaran tersebut,”tuturnya.
Ia berharap, Dengan adanya persoalan ini Bupati Dan Wakil Bupati dapat segera mendudukinya, sebab menurutnya, itu merupakan hak mereka yang mesti ditunaikan, jika tidak mereka tetap melakukan mogok kerja.
“Mewakili teman-teman staf yang lain, Terus terang kami sangat kecewa dan kesal terhadap sikap yang dilakukan oleh kadis dan bendara, sebab itu merupakan hak yang kami yang mesti diselesaikan karena ini sudah tiga tahun, bukan waktu yang singkat, kami berharap bupati dan wakil segera memanggil kadis dan bendahara untuk mengklarifikasi terkait ketidak transparanannya anggara yang selama tiga tahun itu,”harapnya.
Secara terpisah, Kadis Nakertrans dan ESDM Justinus Rahailwarin, ketika dikonfirmasi, Selasa (23/3/2021) kemarin mengaku walaupun stafnya tidak berkantor pelayanan pada masyarakat saat membuat kartu kuning tidak terganggu, karena pihaknya utamakan pelayanan.
“Sejauh ini, Pelayanan seperti biasa dan tidak terganggu,”ungkapnya, Selasa (23/3/2021) kemarin.
Ia bilang, menyangkut tidak transparansi anggaran dinas itu halnya rumah tangga dalam dinas untuk itu, ia berharap bisa dibicarkan baik-baik.
“Jadi begini, Hal yang sangat teknis iyalah situasional, yah kalau memang tidak puas sesuatu mari kita diskusikan sama sama untuk diselesaikan, Apapun yang dibuat saya tetap melihat sisih positifnya. Yang penting menyangkut hak meraka saya tidak ganggu gugat,”pungkasnya. (bur)
