JAILOLO,Teluknews.com – Kepala Bidang (Kabid) Humas Dinas Kominfo Kehumasan, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Pemkab Halbar M. Khoiri menilai Jong Halmahera bukan menyampaikan kritik terhadap kinerja Diskominfo, tapi menyampaikan sikap sentimen.
Sikap sentimentil yang ditunjukan oleh Jong Halmahera sangat terlihat jelas, karena dalam beberapa kali pemberitaan melalui media siber dan postingan di media sosial, komunitas Jong Halmahera selalu menggiring opini soal kinerja diskominfo dengan menggunakan “label” berantakannya informasi, kegaduhan opini public, kegaduhan daerah dan lain lain. Padahal itu bentuk akal akalan dan upaya stigmatitasi yang coba di bangun untuk menggiring opini publik, seolah olah Dinas Kominfo Pemkab Halbar tidak bekerja apa apa, terutama dalam masalah penanganan Covid 19 di Kabupaten Halmahera Barat. Jong Halmahera seakan buta akan informasi, karena upaya yang telah di lakukan pemda halbar, sudah sangat jelas dalam proses penganan Covid-19.
“Jong Halmahera terlalu menunjukan sikap sentimen, karena ada upaya pendistorsian opini pemerintah daerah. Jong Halmahera terlihat over menyikapi kinerja diskominfo dalam hal penyampaian informasi, sehingga seolah olah jadi senjata pamungkas Jong Halmahera dalam mendribling opini kinerja pemda,”kata Khoiri
Khoiri menambahkan, selama ini informasi yang di butuhkan masyarakat terkait kinerja pemerintah daerah dalam hal penanganan Covid 19 di halbar selalu disampaikan melalui berbagai media informasi baik media cyber, media cetak, maupun media social dan itu secara rutin di lakukan. Aneh rasanya, jika hari ini Jong Halmahera kemudian mempertanyakan kinerja diskominfo dalam hal penyampaian informasi, karena mungkin saja mereka yang tidak mengupdate informasi tetapi kemudian membawa bawa nama masyarakat.
“Jika pertanyaanya soal kinerja pemda dalam penanganan dan upaya memutus mata rantai Covid 19, sudah tentu pemda saat ini terus gencar melakukan sosialisai pencegahan dalam berbagai bentuk, agar masyarakat bisa mengikuti anjuran pemerintah. Selain itu, dalam hal pencegahan juga pemda menekan keluar masuknya pergerakan orang dari luar halbar, bahkan pemda telah menyiapkan 16 Posko pengawasan dan pemeriksaan di semua pintu masuk yang ada di halbar, tentunya ini adalah bentuk proteksi pemerintah daerah terhadap masyarakat dari bahaya covid 19, bahkan pemda juga telah menyiapkan draft aturan pembatasan jam operasi moda transportasi yang itu juga bertujuan mengatur pergerakan orang,”jelas mantan Kasubag Hub Intermal dan Eksternal Bagian Humas Halbar ini.
Khoiri menjelaskan, selain langkah pencegahan, langkah pengamanan social dari pemda juga telah dilakukan, salah satunya adalah pembebasan iuran PDAM selama 3 bulan kepada pelanggan golongan ekonomi lemah, penyiapan skema bantuan secara langsung kepada masyarakat selain BLT DD dan PKH yang saat ini di dorong oleh pemda untuk secepatnya di realisasi, selain itu, dalam rencana penanganan covid 19, pemda juga memberikan perhatian kepada tenaga medis dan dokter berupa pemberian insentif tambahan.
“Jadi kalau di katakan pemda tidak mampu berbuat apa apa, itu adalah pernyataan yang terkesan quo vadis yang sengaja membingungkan masyarakat, olehnya itu saya anggap apa yang disampaikan Jong Halmahera adalah upaya pendistorsian opini pemda di mata masyrakat,”cetusnya.
Khoiri juga menyentil komentar Fernando Salaka yang sangat bernada provokasi dalam pemberitaan di salah satu media online, pernyataan Fernando terakit “jika pemda di rasa tidak becus dan hilang akal, maka desa harus berani bersikap kurang ajar pada pemda. Persoalannya, pemda kadang memang tak tahu diri, karena pada ujungnya nanti, keberhasilan desa akan di anggap sebagai buah tangan pemda”. Pernyataan seperti itu, menunjukkan ketidak mampuan Jong Halmahera dalam mencerna strata goverment, karena Jong Halmahera harus memahami strata Goverment bahwasanya pemerintah itu mulai dari pusat sampai tingkat desa, ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang utuh, yang membedakannya adalah kewenangan yang diberikan sesuai tingkatan pemerintahan sebagaimana peraturan perundang undangan yang mengaturnya, untuk itu Khoiri menyarankan agar Fernando tidak membuat dikotomi opini soal pemerintahan antara pemerintah daerah dan desa apalagi mengajak dalam komentarnya untuk desa berbuat kurang ajar ke Pemda.
“Apa maksudnya pernyataan provokasi semacam ini? Kita akan telaah pernyataan ini. Saya berharap seluruh elemen di halbar bisa saling bahu membahu, serta memberi dukungan karena yang di hadapi ini adalah pandemi Covid 19 virus berbahaya, sehingga pencegahan dan penanganan covid 19 dapat berjalan dengan baik,”tandas Khoiri yang juga Siberman Indonesia. (red)
