JAILOLO,Teluknews.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), nampaknya belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hadirnya beberapa perusahan yang berinvestasi di wilayah halbar.
Minimnya sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten, memunculkan pro dan kontrak di kalangan masyarakat. Ini diungkapkan Ketua KNPI Halmahera Barat Irwan Muchsin, saat memberikan sambutan usai dirinya dilantik, Rabu (15/2/2023).
“Rncana beroperasinya PT. Tri Usaha Baru (TUB) yang diambil alih oleh pemilik NHM di wilayah Halmahera Barat. Tepatnya di Kecamatan Loloda Tengah masih jadi polimik. Bahkan informasinya di Loloda Tengah (Loteng) ada pro dan kontra di tengah masyarakat,”ungkap Irwan.
Irwan mengaku, memang kehadiran perusahan merupakan satu keuntungan bagi masyarakat Halmahera Barat. Akan tetapi, masuknya perusahaan tambang tidak menutup kemungkinan menimbulkan dampak sosial dan dampak lingkungan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukam sosialisasi kepada masyarakat lingkar tambang.
“Begitupun PT.Geodipa yang bakal beroperasi di wilayah Desa Payo, Bobo, Saria (Pabos). Jangan bawa satu dua orang ke Jakarta lalu kemudian kembali dan membuat ceos,”tegasnya.
Selain itu, Irwan juga menyentil terkait informasi tunggakan pembayaran lahan oleh PT.TUB sekira Rp.1,5 miliar. Lahan tersebut yang rencananya akan di eksplorasi oleh PT. NHM.
“Ini harus ditelusuri baik-baik agar tidak menimbulkan dampak buruk di kalangan masyarakat,”tukasnya(bur)
