SOFIFI,Teluknews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), terus mendorong peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan.
Ini dilakukan, karena Maluku Utara yang merupakan salah satu daerah penghasil tambang, selama ini dirasa pendapatan DBH sektor tambang terlalu kecil, sehingga Pemprov melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Malut melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota untuk menyingkronkan data produksi sektor tambang. Maluku Utara yang dikenal sebagai daerah penghasil tambang dan masuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi tertinggi, namun dari sisi pendapatan sektor prtambangan justru mendapat dana bagi hasil (DBH) dari pusat sedikit.
“Setelah rakor bersama Kabupaten/kota, kita akan koordinasikan dengan DPRD Provinsi, DPR RI dan Kementrian ESDM, untuk perubahan regulasi, karena kita merasa ada ketidak adilan yang harus kita sampaikan,”ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Malut Ahmad Purbaya, ketika ditemui, Rabu (11/01/2023).
Purbaya menambahkan, pemprov akan terus berupaya memperjuangkan DBH sektor pertambangan ini ke pusat. Sebab selama ini pembagian DBH sektor pertambangan dari pusat ke provinsi dan kabupaten/kota sangat tidak adil bagi daerah-daerah penghasil tambang.
“Kita juga menginginkan agar regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat direviu, karena regulasi yang saat ini sangat merugikan daerah penghasil tambang. Tujuan perubahan regulasi dilakukan, agar daerah penghasil tambang lebih diuntungkan dari sisi pendapatan hasil produksi pertambangan,”katanya.
Mantan Kepala Inspektorat Malut ini mengungkapkan, pemprov malut sendiri bakal melakukan konsulidasi dengan provinsi provinsi penghasil tambang untuk bersatu dalam rangka perubahan regulasi, dengan begitu, pempus bisa berpihak ke provinsi penghasil tambang.”Masih banyak tahapan yang akan kita lakukan dan terobosan menuntut hak mendapatkan DBH sektor tambang harus dilakukan tapi dengan cara yang elegan dan tidak brutal. Kita menuntut hak kita, namun didasari dengan data yang akurat,”tukasnya.
Pemprov Malut, lanjut Purbaya, bakal melakukan pertemuan dengan Kementrian ESDM untuk mendudukkan data hasil produksi pertambangan, setelah itu barulah dilihat ketidaksesuaian data yang dimiliki Kementrian dan Pemprov, sehingga sama sama salin mencocokan data produksi.
“Sesuai data dari akademisi, DBH Malut yang harus dibayar sebesar Rp7 triliun, sehingga data ini yang nantinya dicocokan dengan Kementrian ESDM,”tandasnya.
Perjuangan untuk mendapatkan nilai tambah DBH, kata Purbaya, hasilnya akan menguntungkan bagi Kabupaten/kota sebagai daerah penghasil, makanya data dari Kabupaten/kota sangat penting.
“Sebenarnya sumber data ada di kabupaten/kota, dan kita di provinsi hanya koordinator. Untuk itu diharapkan bersama-sama sampaikan permasalahan ini di kementerian,”pungkasnya. (red)
