SANANA,Teluknews.com – Kepemimpinan mantan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Hendrata Thes-Zulfahri Abd. Duwila (HT-ZADI), rupanya meninggalkan banyak masalah.
Ini diungkapkan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Liga Mahasiswa Demokrasi Indonesia (EK-LMND) Sanana, saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati, Senin (21/6/2021).
Massa aksi yang menggelar aksi di halaman kantor bupati itu, menilai dijaman pemerintahan HT-ZADI banyak proyek bermasalah dan kasus ilegal fising marak terjadi di perairan Kepsul. Olehnya itu, aksi yang mereka lakukan tidak ada tendensi apa apa, namun aksi yang dilakukan atas keterpanggilan moril sebagai putra daerah Kepsul.
“Kami meminta ibu Bupati, Fifian Adeningsi Mus agar mengevaluasi seluruh proyek pembangunan di era HT-Zadi yang dianggap bermasalah yakni, Masjid Annur Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara, Jembatan Air Bugis Kecamatan Mangoli Selatan, Jembatan Air Baleha Kecataman Sulabesi Timur dan seluruh MCK yang diduga tak bisa digunakan,”teriak Ketua LMND Sanana, Junaidi Peuleu, saat menyampaikan orasinya di halaman kantor bupati.
Bukan hanya itu, Junaidi juga membeberkan soal Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 yang dibiarkan mubajir di rumah adat Sula, oleh pemerintahan HT-Zadi.
“Kami menduga anggaran Covid-19 berkisar Rp 42 miliar bermasalah, bahkan seluruh proyek infrastruktur yang nilainya miliaran rupiah bermasalah, sehingga ibu bupati harus melakukan evaluasi seluruh proyek yang saat ini diduga bermasalah,”cetusnya.
Sementara Raski Soamole, salah satu orator lainnya menyatakan, bukan saja proyek infrastruktur yang bermasalah, namun saat ini ilegal fising semakin marak di Kepsul. Bahkan, ada dugaan nelayan dari luar kepsul menggunakan pukat harimau menangkap ikan di perairan kepsul, sehingga nelayan lokal saat ini mulai kesulitan menangkap ikan di perairan kepsul.
“Kami meminta bupati agar bekerjsama dengan pihak Polairud, agar bisa menangkap para pelaku ilegal fising,”pungkasnya. (nd)
