SOFIFI, Teluknews – Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir menjadi Inspektur Upacara (Irup) Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 79 tahun 2024 di lapangan apel Kantor Gubernur Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Sabtu 17 Agustus 2024.
Pelaksanaan upacara peringatan detik-detik Proklamasi HUT Ke 79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dimulai pukul 09.45 WIT dan ditandai dengan pembunyian sirene secara serentak.
Pembacaan teks proklamasi adalah Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud. Sedangkan yang bertindak sebagai pembawa baki adalah Muslimah Rahmad Djuma, paskibraka asal SMA Negeri 1 Halmahera Utara.
Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir saat ditemui usai upacara di kediaman dinasnya di Sofifi menjelaskan, kemerdekaan merupakan semangat perjuangan yang sepatutnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah saat ini. Semangat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa harus diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jadi ketika semangat perjuangan untuk kemerdekaan, kemudian saat ini dirubah menjadi semangat untuk membangun adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Sehingga di samping kita mengingat jasa-jasa para pahlawan untuk kemerdekaan, juga sebagai ungkapan syukur terhadap perjuangan itu, dan dengan kemerdekaanlah sekarang kita bisa menikmati kondisi kemerdekaan dan menyelenggarakan pemerintah,” jelasnya.
Samsuddin mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara terus berupaya memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pembangunan fisik maupun nonfisik. Menurutnya, trend percepatan pembangunan pemerintahan Provinsi Maluku Utara lebih cepat ketimbang uangnya.
“Kalau ditanya penyerapan, uang (anggaran) dari tahun lalu kita sudah serap sekarang. Sekarang tinggal bayar saja. Artinya dari sisi percepatan pembangunan, lain cerita dengan orang yang anggarannya tahun ini tara abis-abis, nah itu bisa pertanyakan. Intinya pembengunan di Maluku Utara saking semangatnya, kira-kira begitu ya,” ujarnya.
Samsuddin menambahkan, dengan keterbatasan anggaran yang ada, pembangunan di Maluku Utara perlu menyesuaikan dengan kemampuan fiscal pemerintah provinsi.
“dari Rp4,2 triliun di APBD induk turun menjadi Rp3,6 triliun di APBD Perubahan. Berarti (pengurangan) ada kurang lebih Rp600 miliar, karena itu TPAD betul-betul melihat mana-mana yang sangat penting untuk didorong dan dilaksanakan,” sebutnya. (red)
