SANANA, Teluknews.com- Aksi fron Himpunan Mahasiswa Islam Indoensia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersama Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibuslau tentang cipta kerja ricuh di Kepulauan Sula ricuh.
Amatan Wartawan di lapangan, aksi yang digelar di kantor DPRD itu ricuh lantaran massa aksi dihadang aparat keamanan saat massa aksi saat hendak masuk di halaman kantor DPRD.
Bahkan terjadi adu jotos. Akibatnya beberapa masa aksi mengalami pendarahan di kepala, dan patah tulang di kaki.
“Kami hanya ingin bertemu dengan DPRD untuk meminta sikap, bersama-sama dengan kami untuk menolak RUU cipta kerja,” teriak Ketua Umum PMII Cabang Kepulauan Sula, Sahril Soamole.
Dalam tuntutan massa aksi, mendesak pemerintah dan DPRD untuk mendahulukan keselamatan rakyat dengan memfokuskan diri penangan pandemi atau Covid-19.
“Mendorong dan menyatakan dukungan secara penuh bagi akademisi dn koalisi masyarakat sipil untuk mengajukan judicial review kepada Mahkama Konsitusi (MK),” beber Ketua HMI Cabang Sanana Usman Buamona.
Merek juga mendorong dan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan PERPPU dalam rangka membatalkan RUU cipta kerja yang disahkan DPR RI. “Kami mendorong dan mendesak agar RUU PKS disahkan,” orasi Ketua LMND Kota Sanana Junaidi.
Hingga berita ini diterbitkaan Ketua DPRD bersama anggota DPRD lainya belum bisa mengindahkan tuntutan massa aksi, dan beralasan mereka belum mengkaji terkait dengan pengesahan RUU tersebut.
“Kami tidak bisa membuat kesepakatan tanpa ada koordinasi dengan fraksi-fraksi yang lain, sebab banyaak anggota DPRD yang lain cuti kampanye,” singkat Ketua DPRD Sinaryo Thes di hadapan massa aksi saat hering tertutup.
Untuk diketahui , RUU Omnibuslau telah disahkan oleh DPR RI pada Senin, 5 Oktober lalu. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-7. Rapat itu dihadiri 318 DPR, baik yang datang di kompleks parlemen Senayan Jakarta, maupun secara virtual. UU cipta kerja dirumuskan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama DPD RI dan pemerintah (Themi).
