JAILOLO, Teluknews.com – Masyarakat adat Suku Wayoli Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD, Senin (13/9/2025).
Mereka menuntut Bupati James Uang agar menepati janji pembangunan dan lebih kooperatif dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur yang selama ini diabaikan.
Sebelum menuju kantor bupati, ratusan massa lebih dulu menggelar aksi di Lapangan Sasadu Lamo, Desa Acango, Kecamatan Jailolo. Aksi itu bertepatan dengan pembukaan kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tingkat Provinsi Maluku Utara.
Aksi di lokasi tersebut berlangsung sekitar lima menit. Massa sempat bersitegang dengan sejumlah pejabat Pemda Halbar yang berada di arena kegiatan, sebelum akhirnya meninggalkan lokasi dan melanjutkan aksi ke kantor bupati dan DPRD.
Dalam orasi, para pengunjuk rasa menyatakan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah daerah yang dinilai abai terhadap aspirasi masyarakat adat. Mereka menegaskan, apabila tuntutan tidak segera dipenuhi, maka akses jalan utama Jailolo–Ibu akan diblokir, bahkan mereka siap menolak rencana kunjungan Wakil Presiden RI ke Halmahera Barat.
Koordinator lapangan, Donal Bunga, menegaskan bahwa masyarakat adat siap mengambil langkah tegas apabila pemerintah daerah tetap mengabaikan aspirasi mereka.
“Jika Bupati Halmahera Barat tidak segera menemui kami dan bersikap kooperatif terhadap poin-poin tuntutan, maka kami siap memboikot akses jalan utama dari Jailolo menuju Ibu, dan sebaliknya,”Tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat adat Wayoli juga tidak segan menolak kehadiran Wakil Presiden RI apabila pertemuan dengan Bupati tidak kunjung terjadi dan solusi konkret tak diberikan
“Sampai tidak ketemu, maka Wakil Presiden RI pun kami tolak,”Katanya.
Ia mengaku, salah satu isu utama yang memicu kemarahan warga adalah kondisi ruas jalan dari Sasur menuju Desa Goro-Goro yang disebut sangat memprihatinkan. Jalan tersebut merupakan jalur vital bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, namun belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Dalam tuntutannya, masyarakat adat Wayoli mendesak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halbar segera menepati janji perbaikan dan pembangunan jalan tersebut.
“Apabila janji Kadis PUPR tidak bisa ditepati, maka kami mendesak Bupati segera mencopot Kadis PUPR dari jabatannya,”Pungkasnya. (red)
