JAILOLO, Teluknews.com – DPRD Halmahera Barat kembali didatangi ratusan tenaga honorer, Senin (6/10/2025). Mereka mendesak kepastian pengusulan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, setelah lama menanti tindak lanjut dari pemerintah daerah maupun pusat.
Kedatangan ratusan honorer itu diterima langsung unsur pimpinan hingga anggota DPRD Halbar. Pertemuan berlanjut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang Paripurna DPRD.
Ketua Komisi I DPRD Halbar, Yoram Uang, menjelaskan bahwa pada September lalu pihaknya bersama Ketua DPRD Ibnu Saud Kadim dan Wakil Bupati Djufri Muhamad telah bertemu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
Dalam pertemuan itu, kata Yoram, Kemenpan-RB menyampaikan masih ada 123 daerah yang belum mengajukan usulan honorer. Karena itu, dalam waktu dekat kementerian akan membuka server khusus untuk menampung pengusulan tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu.
“Pada prinsipnya DPRD tetap mendorong agar tidak terjadi PHK massal. Apapun konsekuensi anggaran daerah, kita harus mengakomodir nasib para tenaga honorer menjadi PPPK paru waktu,” tegas Yoram.
Menurut Politikus Demokrat ini, sikap tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh fraksi di DPRD, termasuk Fraksi Demokrat. Persoalan honorer dinilai bukan lagi ranah politik, melainkan menyangkut nasib ribuan masyarakat Halmahera Barat.
“Semua fraksi menyetujui, terlebih kami Partai Demokrat. Ini soal masa depan banyak orang, jadi tidak ada lagi perdebatan politis. DPRD secara kelembagaan sepakat agar tenaga honorer bisa diakomodir sebagai PPPk paruh waktu,” ujarnya.
Yoram menambahkan, sebanyak 1.405 tenaga honorer di Halbar telah masuk daftar usulan. Namun, proses input masih menunggu server Kemenpan-RB dibuka oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Kami pastikan komunikasi dengan kementerian terus dijaga agar seluruh honorer dapat terakomodir paling lambat akhir tahun ini,” Tandasnya. (red)
