JAILOLO,Teluknews.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Utara menegaskan tak ada lagi dualisme KNPI.
Hal itu ditegaskan Sekretaris KNPI Malut Imanullah Muhammad usai membuka Musyawara Daerah (Musda) DPD II KNPI Halbar di Hotel D’Hoek desa Hatebicara, Rabu (5/5/2021).
Menurut Imanullah, KNPI saat ini hanya dipimpin satu ketua umum yakni Haris Pratama, namun ada tiga kepengurusan yang saat ini masih menjadi polemik.
“Yang saya tahu KNPI hanya satu dan itu ketua umumnya Haris Pratama,”tegasnya.
Mantan Ketua KNPI Kota Ternate ini menyatakan, ada bukti yang valid terkait hasil kongres di Jakarta berupa dokumen serta Video kongres. Bahkan Imanullah juga mengaku telah mengantongi bukti berupa Vidio pengakuan Nurfajriansah atas hasil kongres yang memenangkan Haris Pratama.
“Dan, dalam Vidio tersebut Nurfajriansah memberikan ucapan selamat kepada Haris Pratama selaku Ketua KNPI terpilih. Kemudian pimpinan sidang pada waktu itu adalah Syarifudin yang juga merupakan sekretarisny Muhamad Rifai Darus,”sebut Imanullah.
Tetapi kemudian, lanjut Imanullah, Nurajriyansah melaksanakan kongres di Bogor yang memenangkan Nurfajriansah sendiri sebagai ketua umum KNPI.
“Jadi saya kira soal legalitas lembaga, kita tidak ada tawar menawar,”tegasnya.
Olehnya itu Imanullah menegaskan, Haris Pratama merupakan mandataris kongres. Ia menambahkan, kalau pun misalkan ada mengakui bahwa mereka juga KNPI maka pihaknya tidak mengetahui itu. Pada prinsipnya kata dia, kalau misalkan yang lain ingin bergabung maka KNPI kepengurusan Haris Pratama senantiasa memberikan kesempatan.
“Pintu selalu terbuka lebar untuk sama-sama kita bicarakan kepentingan kepemudaan, sama-sama kita menjawab persoalan-persoalan pemuda. Kita sudah membuka ruang komunikasi dengan kawan-kawan di Maluku Utara, dalam hal ini saudara Irman, soal bagaimana kita duduk bersama dan berbicara terkait penyatuan pemuda Maluku Utara. ya kalo bisa kita upayakan satu saja, tetapi dengan landasan sebuah konstitusi organisasi,”tuturnya.
Di katakan, usai Musda KNPI Halbar, Pihaknya akan menyerahkan Semua bukti tersebut kepada ketua terpilih guna di serahkan ke Pemerintah Daerah Halmahera Barat sebagai bukti legalitas organisasi.
“Jadi itu sebagai bukti untuk di serahkan ke pemda. Kalo misalkan Pemda mempertanyakan lagalitas organisasi maka itu buktinya, kenapa harus di pertanyakan lagi. Lalu soal SK Kemenkumham. SK Nurfajriansah itu sudah di blokir. Itu menjadi catatan dan kami sampai pada tingkat berpikir bahwa kalau kawan-kawan di sebelah masih memaksakan diri untuk menggunakan atribut KNPI, maka kami akan tempuh jalur hukum, karena Munas KNPI dan hasilnya sudah final,”tegasnya.
Selain itu, Imanullah bilang bahwa setelah Musda Halbar, maka Kabupaten berikutnya adalah Halmahera Timur, tepatnya pada tanggal 9 Mei nanti.”kemudian Pulau Taliabu itu satu Minggu setelah lebaran, hitungannya di tanggal 20 atau 21 Mei mendatang. Nah setelah Taliabu, rencananya di Halmahera Selatan. Jadi kita ukur karena SK karateker ini berlaku hanya 3 bulan, tapi karena kami targetkan di DPP bahwa Musda KNPI Malut ini paling lambat 1 bulan, maka itu kami coba jawab pada Musda KNPI Malut yang akan kami laksanakan tanggal 27 di Halmahera Utara,”cetusnya. (bur)
