JAILOLO,Teluknews.com – Majelis Hakim Kode Etik, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), akhirnya memutuskan memberhentikan Kepala Seksi Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Haerun Bahruddin, deng tidak terhormat.
Putusan majelis hakim yang dibacakan lewat sidang etik di ruang aula lantai dua kantor bupati, Selasa (25/8), terlapor Haerun Bahruddin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Halbar, olehnya itu, majelis memutuskan memberhentikan Haerun dari status ASN dengan tidak terhormat.
“Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Haerun terbukti melanggar kode etik ASN, sehingga diputuskan diberhnetikan tidak terhormat dari status sebagai ASN,”tegas Ketua Majelis Hakim Kode Etik, Syahril Abduradjak saat membacakan putusan, kemarin.
Syahril mengaku, berdasarkan data dari sekretariat, selama proses sidang, terlapor Haerun telah dipanggil secara berturut turut sebanyak tiga kali, namun terlapor tidak pernah menghadiri sidang untuk dimintai keterangan.
“Terlapor telah dipanggil sebanyak tiga kali, namun tidak pernah menghadiri panggilan, sehingga majelis memutuskan untuk membacakan putusan,”katanya.
Sekkab Halbar ini menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, pelapor sejak 2018 tidak pernah hadir selama 138 hari kerja atau terhitung sejak Juni hingga Desember, sementara tahun 2019 terlapor tidak pernah berkantor selama 107 hari atau sejak Januari hingga Juni dan di tahun 2020 terlapor tidak lagi melaksanakan tugas selama 142 hari kerja atau sejak Januari hingga Juli.
“Dari fakta persindangan, terlapor tidak pernah memberikan keterangan, sehingga dinyatakan telah terbukti melanggar kode etik ASN,”jelasnya.
Atas putusan tersebut, lanjut Sekkab, majelis hakim akan merekomendasikan kepada Bupati Danny Missy sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk mengeluarkan SK pemberhentian Haerun.
“Setelah putusan ini, terlapor diberikan waktu selama 14 hari untuk mengajukan banding kepada KASN, jika dalam kurun waktu 14 hari Haerun tidak mengajukan banding, maka putusan dianggap inkra dan berkekuatan hukum tetap,”pungkas Syahril, sambil menutup sidang etik. (red)
