JAILOLO,Teluknews.com – Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Soa Tauro, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), nampaknya tak sabar lagi untuk melihat pembangunan jembatan penghubung antara Desa Bukumaadu dan Bukubualawa.
Pasalnya, rencana pembangunan jembatan yang sudah dipastikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar, akan dibangun tahun ini, alih alih sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Hipma Soa Tauro kembali demo Bupati dan Wakil Bupati, untuk segera membangun jembatan.
Aksi yang digelar di halaman kantor bupati, Senin (7/6) itu, masaa aksi meminta oemab memberikan kejelasan soal pembangunan Jembatan penghubung antara Desa Tauro, Bukualawa dan Bukumaadu.
“Kami punya data, untuk itu kami datang untuk melakukan audiens dengan 4 pihak terkait yakni Bupati dan Wakil Bupati, DPRD Dinas PUPR dan pihak Konsultan pemenang tender, untuk menjelaskan secara pasti pembangunan jembatan tersebut,”teriak salah satu pendemo
Rosnia Dale saat menyampaikan orasinya.
Rosni bilang, data yang mereka kantongi adalah data surat perintah mulai kerja di mulai sejak penyelesain tandatangan kontrak pada 24 februari sampai 8 maret. Tapi sampai sekarang tidak ada langka progres pekerjaan dari pemerintah kabupaten halmahera barat.
“Pak wakil dan kadis PUPR pernah meninjau lokasi pembangunan jembatan dan berjanji pembangunan jembatan segera dikerjakan, tapi lenyataanya janji hanyalah janji,”cetusnya.
Aksi yang digelar kurang lebih 20 menit, massa aksi kemudian diundang untuk menggelar hearing bersama Wakil Bupati Djufri Muhamad, Asisten I Setda Halbar Vence Muluwere, Sekertaris PUPR, namun massa aksi menolak untuk melakukan hearing, karena tidak dihadiri oleh Bupati dan unsur DPRD.
“Yang kami inginkan adalah audens bersaa Bupati, Wakil Bupati dan DPRD, tapi ternyata hanya wakil bupati, jadi kami akan memboikot jalan lintas halmahera, karena permintaan audens kami tidak diindahkan,”ancam Rosnia.
Sementara Wakil Bupati Djufri Muhamad Ketika ditemui menjelaskan, pembangunan jembatan Tauro sudah jelas, anggaranya sudah ada proses tender sudah selesai, bahkan oemenang tendernya juga sudah ada dan saat ini tinggal dilakukan distribusi alat, sehingga tidak ada masalah.
“Kan tinggal proses pekerjaan, jadi saya rasa tidak ada masalah dalam pembangunan jembatan soal tauro,”jelasnya.
Mantan anggota DPRD Halbar ini menyatakan, keimginan massa aksi untuk melakukan hearing bersama Bupati dan DPRD sangatlah tidak mungkin dilakukan, karena Pemkab dan DPRD adalah dua lembaga yang berbeda, sehingga sangat tidak mungkin pemda memanggil DPRD untuk hearing. Tapi jika massa aksi melakukan demo di DPRD kemudian meminta DPRD memanggil pemkab itu mungkin, karena DPRD memiliki fungsi pengawasan.
“Pak Bupati tidak ada di tempat, jadi saya selaku Wakil Bupati juga punya kapasitas yang sama sperti Bupati, saya juga bisa mengambil keputusan,”pungkasnya. (bur)
